Jerman Menolak Pungutan Biaya di Selat Hormuz

Jakarta – Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul pada Minggu, 21 Juni 2026 memperingatkan agar tidak memberlakukan sistem pungutan tol untuk Selat Hormuz setelah berakhirnya perang Amerika Serikat (AS)-Iran.

Mengutip Anadolu Agency, Senin, (22/6/2026), Johan Wadephul menuturkan, Selat Hormuz sangat penting untuk pasokan energi global, harus tetap dapat dilalui dengan bebas. “Ini adalah prinsip hukum laut,” ujar dia saat forum publik di Berlin, Jerman.

BACA JUGA:Jerman vs Pantai Gading: Mentalitas Juara Jadi Kunci Die Mannschaft Menang Comeback

BACA JUGA:21 Juni 1919: Kapal Jerman Sengaja Ditenggelamkan pada PD I

BACA JUGA:2 Gol Deniz Undav, Jerman Balikkan Laga Atas Pantai Gading dan Lolos 32 Besar

Wadephul mencatat, nota kesepahaman antara AS dan Iran berisi rumusan yang tidak jelas, yang setidaknya menimbulkan keraguan apakah hal ini benar-benar dijamin 100 persen.

Pemerintah Jerman akan sangat menekankan pada kelancaran lalu lintas di Selat Hormuz dan juga akan mempertimbangkan hal ini ketika memutuskan apakah, kapan, dan bagaimana mencabut sanksi terhadap Iran.

Jika itu terjadi, saya yakin harga minyak dapat kembali normal dengan relatif cepat, Wadephul menambahkan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengancam akan mengenakan biaya tol AS di Selat Hormuz jika kesepakatan perdamaian akhir tidak tercapai.

Perjanjian kerangka kerja tersebut menetapkan Iran tidak boleh memungut biaya apa pun selama negosiasi 60 hari. Iran akan bernegosiasi dengan Oman tentang bagaimana melanjutkan setelah itu, sesuai dengan hukum internasional dan dengan melibatkan negara-negara tetangga.