Kasus Impor Harley-Davidson Bekas dari China Belum Diseret ke Pidana, Ini Alasannya

Jakarta – Bea Cukai Tanjung Priok masih mendalami penelitian administrasi, pemeriksaan dokumen hingga pemanggilan terhadap pihak terkait soal terbongkarnya penyelundupan lima unit sepeda motor Harley-Davidson bekas asal China. Seiring hal itu penanganan belum ditingkatkan ke tahap pidana.

Nanti setelah proses administrasi selesai, statusnya dapat ditetapkan menjadi Barang Milik Negara. Selanjutnya kami akan meminta arahan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara apakah barang akan dilelang, dimusnahkan, atau dimanfaatkan untuk peruntukan lain,” ujar Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Adang Nugroho Adi, di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) PT Tri Pandu Pelita, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (5/8/2026).

BACA JUGA:Ini 3 Perusahaan Pengirim Harley Davidson Bekas Asal China

BACA JUGA:Impor Harley-Davidson Ilegal Terungkap, Kerugian Negara Dihitung

BACA JUGA:Fakta dan Kronologi Terungkapnya Kontainer Harley-Davidson Bekas Ilegal di Tanjung Priok

Ia menuturkan, impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dalam Keadaan Bukan Baru dan Limbah Non-B3 yang melarang masuknya kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia.

Adang menuturkan, keberhasilan pengungkapan tersebut didukung optimalisasi teknologi container scanner, analisis intelijen, dan pemeriksaan fisik secara selektif yang menjadi bagian dari penguatan pengawasan di Pelabuhan Tanjung Priok untuk mencegah masuknya barang impor ilegal yang berpotensi mengganggu industri otomotif nasional.

Adapun kasus penyelundupan lima unit sepeda motor Harley-Davidson bekas dalam kondisi terurai (completely knocked down/CKD) dan 20 rangka (frame) bekas asal China yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok ini merupakan rangkaian beberapa kali pemasukan barang sejak akhir Desember 2025 hingga Juli 2026.