Clarity Act Gagal di Senat, CFTC Kirim Rancangan Aturan Kripto ke Gedung Putih

Jakarta – The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tidak tinggal diam terkait peraturan kripto. Lembaga ini telah mengirimkan rancangan aturan terkait kripto ke Gedung Putih untuk ditinjau.

Mengutip the block, Sabtu (19/9/2026), pada Kamis pekan ini, lembaga tersebut mengajukan aturan mengenai Regulation Crypto Asset Transactions and Regulation Crypto Asset Markets atau Transaksi Aset Kripto dan Pasar Aset Kripto kepada Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), sebuah divisi di bawah Office of Management and Budget yang bertugas meninjau peraturan federal sebelum diterbitkan.

BACA JUGA:Pasar Kripto Melemah, Bos Tokocrypto Optimistis Bull Market Segera Hadir

BACA JUGA:Bos Coinbase Soal RUU Kripto Gagal: Masih Ada Jalan Lain

CFTC menolak berkomentar mengenai rincian usulan aturan tersebut.

Berbagai lembaga federal terus melangkah maju secara mandiri setelah Clarity Act, sebuah rancangan undang-undang komprehensif yang sedianya akan mengatur industri aset digital di tingkat federal untuk pertama kalinya gagal lolos di Senat dalam pemungutan suara prosedural pada Selasa.

Para negosiator utama dari Partai Demokrat menyebut kekhawatiran terkait etika sebagai alasan utama mereka menentang RUU tersebut. Kekayaan kripto Trump yang kini diperkirakan bernilai ratusan juta dolar AS dan terkait dengan World Liberty Financial (usaha yang dijalankan oleh putra-putranya) serta memecoin miliknya, telah memicu pertanyaan di kalangan pembuat undang-undang mengenai seberapa besar pengaruh yang ia miliki saat pemerintahannya menyusun aturan-aturan tersebut.

Pada Kamis, Securities and Exchange Commission (SEC) merilis kebijakan pengecualian inovasi yang telah lama dinanti-nantikan untuk membuka jalan bagi perdagangan saham yang ditokenisasi secara on-chain. Pada hari yang sama, CFTC juga mengeluarkan kebijakan posisi tanpa tindakan (no-action position) bagi pengembang perangkat lunak; lembaga tersebut menyatakan tidak akan merekomendasikan tindakan penegakan hukum terhadap pengembang yang tidak mendaftar sebagai introducing broker (perantara perdagangan), asalkan kondisi-kondisi tertentu terpenuhi.