DPR Minta Pemerintah Batasi Impor Garam demi Kejar Swasembada 2027

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah membatasi impor garam dan memperkuat penyerapan produksi dalam negeri setelah impor garam industri pada Januari–Mei 2026 mencapai 936 ribu ton atau naik 13,1%. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga target swasembada garam nasional pada 2027.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan kenaikan impor garam harus direspons dengan kebijakan yang berpihak pada produksi nasional. Menurutnya, target swasembada tidak cukup hanya menjadi komitmen, tetapi harus diikuti langkah nyata di lapangan.

BACA JUGA:Febrie Adriansyah Belum Ditahan, DPR Ingatkan Hukum Tak Tebang Pilih

BACA JUGA:Purbaya Mau Bertemu DPR Bahas Tambahan Layer Cukai Rokok

BACA JUGA:RUU Lalu Lintas Angkutan Jalan Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Target swasembada garam 2027 dari pemerintah kita apresiasi. Namun melihat data impor garam industri pada Januari–Mei 2026 mencapai 936 ribu ton atau naik 13,1%, maka jika target swasembada 2027, data tersebut harus diikuti tindakan-tindakan nyata di lapangan,” kata Daniel kepada wartawan, Selasa (21/7/2026).

Daniel meminta pemerintah mengoptimalkan potensi garam nasional dengan menjaga 33.216,06 hektare lahan tambak garam agar tidak beralih fungsi. Ia juga menilai peningkatan kualitas garam menjadi syarat utama agar produk lokal dapat memenuhi standar industri.

Peningkatan kualitas garam nasional menjadi kunci utama, bukan sekadar soal menambah jumlah produksi. Pemerintah harus mendorong teknologi pemurnian garam di tingkat petambak agar garam produksi dalam negeri memenuhi standar industri dengan harga yang bersaing,” ujarnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai pemerintah harus memperkuat infrastruktur, teknologi, kelembagaan petambak, dan kontinuitas pasokan untuk mendukung swasembada garam. Menurut dia, pemerintah juga perlu membatasi impor agar produksi lokal memperoleh kepastian pasar.

Intinya pemerintah harus on hand dan pada akhirnya batasi impor,” kata Herman.