OJK Lapor DPR Soal Aturan Bursa Mineral Pekan Depan

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana melaporkan aturan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) kepada Komisi XI DPR RI pada pekan depan. OJK telah menyiapkan dua aturan utama menjelang pelaksanaan BMKS nantinya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan kehadiran BMKS dalam waktu dekat. Dalam pelaksanaannya, OJK akan menggandeng Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) serta melakukan pembahasan bersama parlemen.

BACA JUGA:13 BPR Ditutup Tahun Ini, Bos LPS Buka-bukaan Nasib Dana Nasabah

BACA JUGA:Ada Bursa Mineral, Anggaran OJK Jadi Rp 10,58 Triliun pada 2027

BACA JUGA:OJK Targetkan Aturan Demutualisasi BEI Terbit September 2026

Dalam hal ini kita juga koordinasi dengan sangat baik dengan Danantara dan nanti insyaallah minggu depan kita akan diskusikan dengan Komisi XI. Karena di undang-undang kan disebut kita harus mendapat persetujuan juga dari Komisi XI nanti, tapi semua drafnya kita sudah siap, kata Friderica saat ditemui di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Dia menerangkan, saat ini OJK telah menyiapkan dua Peraturan OJK (POJK). Pertama, POJK terkait peralihan pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK. Kedua, POJK mengenai pengaturan pelaksanaan BMKS itu sendiri.

Jadi akan ada dua POJK, yaitu POJK peralihan dan juga POJK pengaturan itu sendiri, ya. Tunggu, ya, ujarnya.

Friderica mengaku masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) mengenai detail jenis mineral hingga komoditas strategis yang akan masuk ke bursa tersebut. Pengaturannya itu nanti kan di POJK-nya. Jadi saya enggak boleh spill dulu sekarang. Karena kita masih menunggu Perpres-nya, contohnya mineralnya apa saja, komoditas strategisnya apa saja, dan kemudian pengaturan dan lain-lain, jelas dia.