Jakarta – Perubahan kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) baru-baru ini dapat meningkatkan defisit anggaran federal sekitar USD 1,1 triliun atau Rp 18.970 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.250) pada dekade berikutnya, meskipun perkiraan akhir masih belum pasti.
Demikian disampaikan Conggressional Budget Office (CBO) Director atau Direktur Kantor Anggaran Kongres (CBO) Philip Swagel dikutip dari laman Anadolu Agency, Rabu (29/4/2/2026).
BACA JUGA:AS Perketat Blokade, Kapal Dagang di Laut Arab Dicegat
BACA JUGA:Bitcoin Volatil Akibat Ketegangan AS-Iran, Ini Dampaknya ke Strategi Investasi
BACA JUGA:Politik Amerika: Dari Polarisasi ke Radikalisasi
BACA JUGA:Trump Ungkap Kisah Ibunya Pernah Naksir Raja Charles III
Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television, Swagel menuturkan, keputusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan wewenang Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif melalui kekuasaan ekonomi darurat akan menambah defisit sekitar USD 2 triliun atau Rp 34.492 triliun selama 10 tahun.
Ia menuturkan, langkah-langkah pengganti tarif perdagangan dari pemerintah akan memulihkan pendapatan sekitar USD 800 miliar atau Rp 13.796 triliun, atau hampir setengah dari jumlah yang dihapus oleh putusan tersebut.
“Defisit selama 10 tahun akan sekitar USD 1,1 triliun lebih tinggi karena ada pengurangan tarif oleh Mahkamah Agung dan pengembaian sebagian tarif oleh pemerintah,” ujar Swagel.
Ia menambahkan, pemerintah masih memiliki wewenang luas untuk mengenakan atau memodifikasi tarif, sehingga sulit untuk menghitung dampak fiskal akhir sampai proses tersebut selesai.
“Kami belum sampai pada titik di mana kami merasa nyaman membuat perkiraan jangka panjang seperti itu,” ujar dia.
Swagel juga mengatakan, kenaikan harga energi yang terkait dengan perang di Iran sebagian besar mengimbangi peningkatan ekonomi dari pemotongan pajak yang diberlakukan pada 2025.
“Tampaknya kenaikan harga energi yang memengaruhi rumah tangga kurang lebih mengimbangi manfaat” dari pemotongan tersebut, ujar dia.
Ia menambahkan, CBO belum menyelesaikan perkiraan ekonomi baru yang akan menjadi dasar pembaruan anggaran lebih lanjut.



/2025/12/02/1778127410.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/1954437/original/003823600_1519994760-20180302-Dolar-AY1.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/1043411/original/005540900_1446622303-20151104-OJK-AY-4.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5041840/original/074196800_1733742452-14.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5552785/original/012827200_1775829006-Kereta_Cepat_Whoosh.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5501244/original/065983200_1770890840-Menteri_Koordinator_Bidang_Perekonomian_Airlangga_Hartarto-12_Februari_2026de.jpeg)




:strip_icc()/kly-media-production/medias/5495652/original/062697000_1770385761-Menteri_Koordinator_Bidang_Perekonomian_RI_Airlangga_Hartarto-_6_Februari_2026a.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5567749/original/021231900_1777332665-3.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5163573/original/060391100_1742020123-WhatsApp_Image_2025-03-15_at_11.26.24.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4595489/original/008615000_1696237539-20231002-Tampilan_Kereta_Cepat-AFP_4.jpg)