Airlangga Ingin Pajak EGR Tak Hambat ETF Emas, Genjot Setara Transaksi Bursa

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong perlakuan pajak terhadap Electronic Gold Receipt (EGR) disetarakan dengan transaksi di bursa. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mendorong peningkatan transaksi EGR yang menjadi salah satu underlying dalam ETF emas.

Airlangga mengatakan pemerintah tengah membahas perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh Pasal 22 atas transaksi EGR. Ia berharap ketentuan perpajakan yang diterapkan tidak menjadi penghambat perkembangan instrumen investasi berbasis emas.

BACA JUGA:OJK: ETF Emas Ditopang Emas Fisik Bernilai Setara

BACA JUGA:ETF Emas Resmi Diluncurkan saat Perayaan HUT ke-49 Diaktifkannya Pasar Modal

BACA JUGA:Risiko ETF Emas, Produk Investasi Baru di Pasar Modal

“Tadi sudah berbicara dengan Pak Wamen Keuangan dan Pak Dirjen terkait dengan perlakuan PPN dan PPh Pasal 22 terhadap transaksi EGR,” kata Airlangga dalam peluncuran ETF emas, di Bursa Efek Indonesia, Senin (10/8/2026).

Menurut Airlangga, perlakuan pajak yang setara dengan transaksi di bursa diperlukan agar transaksi EGR dapat berkembang dan mendukung ekosistem ETF emas.

“Harapannya bisa meningkatkan transaksi dan setara dengan transaksi yang lain, terutama yang di bursa,” ujarnya.

Airlangga menilai EGR menjadi bagian penting dalam menghubungkan ekosistem bulion dengan pasar modal. OJK sebelumnya menetapkan EGR sebagai efek yang dapat dicatat sebagai efek dalam portofolio ETF emas.

Ia mengatakan pengembangan ETF emas tidak hanya menambah pilihan investasi bagi masyarakat, tetapi juga memperluas likuiditas pasar keuangan nasional.

“Emas bukan hanya menambah pilihan investasi, tetapi juga meningkatkan likuiditas,” kata Airlangga.