OJK Wanti-wanti Dana Pensiun BUMN: Punya Tantangan Jangka Panjang

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sejumlah dana pensiun (dapen) milik BUMN masih menghadapi tantangan berat terkait kecukupan dana dalam jangka panjang. Kondisi dapen BUMN saat ini tergolong bervariasi, salah satunya dipicu oleh kondisi keuangan pendiri yang mengalami kesulitan hingga dibubarkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa meski dalam jangka pendek dapen BUMN masih mampu menutupi kewajibannya kepada peserta, OJK tetap mewaspadai risiko jangka panjang berdasarkan perhitungan aktuaria.

BACA JUGA:OJK Cabut Izin BPRS Musyarakah Ummat Indonesia Tangerang

BACA JUGA:OJK Minta Dana Pensiun Utamakan Pasar Domestik: Jangan Keluar Negeri Dulu!

“Memang kalau hitungan dari aktuaria dalam jangka panjang itu dia akan kesulitan untuk membayar, tetapi untuk saat ini masing-masing dapen BUMN masih mampu membayarkan kewajiban jangka pendek,” kata Ogi dalam acara Indonesia Pension Fund Summit di Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Evaluasi Bersama Kementerian BUMN dan Danantara

Merespons kondisi tersebut, Ogi menyampaikan bahwa Kementerian BUMN bersama Danantara tengah melakukan peninjauan (review) menyeluruh terhadap kondisi dapen di lingkungan BUMN. Peninjauan mencakup aspek kecukupan dana, tingkat likuiditas, hingga kemampuan pembayaran kewajiban kepada para peserta secara berkelanjutan.

OJK menekankan agar setiap pengelola dapen disiplin menjaga kecukupan likuiditas guna memastikan pembayaran manfaat yang telah jatuh tempo tidak terhambat. Terlebih lagi, sebagian besar aset dapen saat ini masih berbentuk aset tetap (fixed asset) yang terbilang sulit untuk dicairkan dalam waktu singkat.

“Kita melihat ada dua aspek, yaitu kecukupan likuiditas saat ini dan jangka panjang,” ujar Ogi.