Kemenkeu Bantah Rumor Pajak Khusus Pemilik Rumah Kontrakan pada 2027

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa belum ada rencana pemungutan pajak baru yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa pada tahun 2027.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan hingga saat ini tidak terdapat program kerja spesifik DJP untuk tahun 2027 yang ditujukan khusus kepada pemilik rumah kontrakan.

BACA JUGA:Bos LPS Yakin Destry Damayanti Mampu Jaga Sinergi Sektor Keuangan

BACA JUGA:Kemenkeu Ambil Alih 60% Saham KCIC Whoosh

BACA JUGA:Penerapan Pajak E-Commerce Ditunda hingga 31 Oktober 2026, Ini Alasannya

“Hingga saat ini, belum terdapat usulan program kerja spesifik DJP pada tahun 2027 yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa,” kata Inge dikutip dari Antara, Senin (10/8/2026).

Ia menjelaskan, kabar mengenai pajak rumah kontrakan bermula dari pembahasan dalam Forum Komunikasi Publik RUU APBN 2027. Forum tersebut membahas arah kebijakan umum perpajakan, khususnya penguatan basis perpajakan dan peningkatan kepatuhan atas kewajiban perpajakan yang sudah berlaku.

Dalam forum itu, penghasilan dari penyewaan properti hanya disebut sebagai salah satu contoh objek pajak yang sudah ada, bukan sebagai usulan pajak baru.

“Perlu kami jelaskan bahwa penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan pada dasarnya memang telah menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru,” ujar Inge.