Importir China Dikabarkan Tunda Pembelian Batubara Imbas Sentralisasi Ekspor Via DSI

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli

wmhg.org – JAKARTA. Langkah pemerintah menerapkan ekspor satu pintu melalui pengawasan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mendapatkan sorotan dari pengusaha asing.

Beredar kabar di kalangan pelaku pasar bahwa sejumlah importir dari China menunda pembelian batubara Indonesia.

Merujuk informasi yang disiarkan oleh Stockbit dan Bloomberg, China Coal Transportation and Distribution Association (CCTD) pada Rabu (3/6/2026) melaporkan bahwa sejumlah importir China telah menunda pengiriman batubara bulan Juni 2026.

Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemerintah Indonesia untuk memusatkan ekspor melalui Danantara.

Analis CCTD, Ma Yanxu, menyebut bahwa aturan sentralisasi ekspor tersebut telah memperlambat proses transaksi, mendorong kenaikan harga, dan memperketat pasokan.

Adapun, masa transisi ekspor satu pintu melalui pengawasan DSI telah dimulai pada 1 Juni 2026. Kebijakan ini berlaku untuk tiga komoditas strategis, yakni: batubara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

Associate Principal Energy Shift Institute (ESI) Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma menyatakan ekspor satu pintu melalui pengawasan DSI bakal menjadi faktor yang sangat krusial terhadap prospek kinerja ekspor batubara Indonesia.

Dengan adanya kebijakan ini, pasar memandang sektor batubara akan semakin volatile dan rentan menimbulkan ketidakpastian.

Zuhdi mengingatkan, pengusaha dan investor sangat membutuhkan kepastian regulasi.

Mereka butuh coherency and stability. Transisi ekspor satu pintu via DSI adalah wildcard terbesar untuk (kinerja ekspor) semester kedua. Ini bukan cyclical, ini fundamental, kata Zuhdi saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (3/6/2026).

Sejumlah asosiasi pengusaha sebelumnya sudah menyuarakan kekhawatiran terhadap risiko sentralisasi ekspor. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI – ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memberikan catatan kritis terhadap sejumlah aspek. 

Salah satu poin yang menjadi catatan pengusaha adalah implementasi bertahap dan berbasis karakteristik sektor.

Komoditas pertambangan, batubara, nikel, ferro-nickel/ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, dan profil pembeli internasional yang sangat beragam.

Pengusaha berharap selama masa transisi, aktivitas ekspor tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan DSI.

Selain itu, Asosiasi Pengusaha juga menyoroti soal kepastian hukum dan mekanisme bisnis.

Diperlukan jaminan kepastian atas kontrak yang sedang berjalan, kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, serta ketentuan pengapalan dan asuransi.

Pemerintah perlu menerbitkan petunjuk teknis yang transparan guna menghilangkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global, ungkap keterangan tertulis yang disiarkan pada Senin (1/6/2026).

Secara terpisah, Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti menyatakan bahwa pelaku usaha menunggu kejelasan lebih lanjut terkait petunjuk teknis, mekanisme operasional, pengaturan kontrak existing dan mekanisme pembayaran.

Termasuk aspek komersial atau tata niaga serta tanggung jawab pelaksanaan di lapangan.

Mengingat kompleksitas rantai pasok ekspor mineral dan Batubara kami berharap proses ini tidak sampai mengganggu kepastian usaha, kelancaran ekspor, maupun kepercayaan investor dan buyer internasional, kata Sari kepada Kontan.co.id, Selasa (2/6/2026).