Penggunaan Stablecoin Diusulkan Diperluas Buat Pembayaran Lintas Batas

Jakarta – Perusahaan teknologi blockchain, Ripple melihat peluang perluasan penggunaan stablecoin oleh perbankan. Termasuk penggunaan terhadap transaksi lintas batas. Ripple mencatat, transaksi stablecoin telah mencapai USD 33 triliun atau sekitar Rp 51.756 triliun pada 2025. Angka ini disebut lebih tinggi dari transaksi kartu kredit global.

Menurut Ripple, lembaga keuangan saat ini tidak lagi bergantung pada satu jenis aset digital. Mereka menggunakan berbagai stablecoin seperti USDC, USDT, hingga EURC, serta stablecoin berbasis mata uang lokal untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tiap koridor transaksi, mitra bisnis, dan regulasi di masing-masing wilayah.

BACA JUGA:Western Union Siap Luncurkan Stablecoin USDPT pada Mei 2026

BACA JUGA:Terlibat Pencucian Uang dari Kripto Curian, Pemuda Ini Dijatuhi Hukuman Penjara 70 Bulan

BACA JUGA:Crypto Fear and Greed Index Sentuh 46, Investor Diminta Waspada

BACA JUGA:Strategy Kini Genggam 815.061 Bitcoin

“Ini bukan gambaran masa depan, ini adalah cara pembayaran sudah berjalan saat ini,” tulis Ripple dalam laporannya, seperti dikutip dari Bitcoin.com, Senin (27/4/2026).

Ripple memandang, adopsi stablecoin dinilai memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi pelaku industri keuangan. Selain mempercepat proses penyelesaian transaksi lintas negara, stablecoin juga menawarkan fleksibilitas dalam memilih aset yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Pada praktiknya, perusahaan dapat menyesuaikan penggunaan stablecoin berdasarkan beberapa faktor. Seperti likuiditas, biaya transaksi, hingga ketentuan regulasi. Hal ini membuat proses pembayaran menjadi lebih efisien dibandingkan sistem perbankan tradisional.

Didorong Regulasi Global

Perkembangan stablecoin juga didukung oleh kejelasan regulasi di berbagai negara. Regulasi Amerika Serikat misalnya, kehadiran GENIUS Act pada Juli 2025 disebut mempercepat pembangunan infrastruktur terkait.

Sementara di Eropa, kerangka regulasi MiCA mendorong penggunaan aset digital yang sesuai standar hukum di kawasan tersebut. Kondisi ini semakin memperkuat kebutuhan akan sistem pembayaran yang mampu menangani berbagai jenis aset secara bersamaan.