Pajak Kripto Tembus Rp 1,71 Triliun, Indodax Sumbang Hampir Separuh

Jakarta – Pemerintah mencatat penerimaan pajak dari sektor aset kripto mencapai Rp 1,71 triliun hingga September 2025, menunjukkan pertumbuhan signifikan sejak pajak kripto mulai diberlakukan pada 2022.

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, penerimaan pajak kripto terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, pajak kripto tercatat Rp 246,45 miliar, turun menjadi Rp220,83 miliar di 2023. Namun, pada 2024 melonjak menjadi Rp 620,4 miliar dan berlanjut ke Rp 621,3 miliar hingga September 2025.

BACA JUGA:CEO Ark Invest Cathie Wood Memangkas Prediksi Harga Bitcoin, Ini Penyebabnya

BACA JUGA:Ikuti Lonjakan Kripto, Volume Trading Koin di Platform Pintu Meroket hingga 490%

BACA JUGA:Perusahaan Aset Digital Ripple Raup Pendanaan Rp 8,34 Triliun

Komposisi penerimaan tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar Rp 836,36 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri Rp 872,62 miliar. Angka ini menunjukkan kripto bukan sekadar instrumen investasi alternatif, tetapi juga kontributor nyata bagi penerimaan negara.

Bursa aset kripto terbesar di Indonesia, Indodax, turut berperan besar dalam capaian tersebut. Kontribusi pajak Indodax mencapai hampir setengah dari total pajak kripto nasional, mencerminkan peran strategis bursa domestik dalam mendukung ekosistem keuangan digital Indonesia.