Mendag Tak Lagi Wajibkan 30% Produk UMKM di Ritel Modern

Jakarta – Pemerintah tidak lagi mewajibkan pengelola toko ritel modern untuk menyediakan porsi minimal 30% bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan tersebut kini dialihkan ke skema kemitraan strategis demi memacu daya saing produk lokal di pasar nasional. 

BACA JUGA:PNM Mekaar Cetak Nilai Manfaat 181%, Ekonomi Usaha Naik 33,8%

BACA JUGA:Smesco Genjot UMKM Optimalkan AI dan Ekosistem Digital

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengungkapkan bahwa ketentuan kuota wajib tersebut sengaja ditinggalkan karena memicu sorotan di tingkat global.

Dulu pernah kita mewajibkan produk UMKM ini minimal dijual di minimarket itu 30 persen. Ternyata itu tidak boleh, aturan itu justru diisukan oleh WTO dan sebagainya, kata Budi pada hari kedua Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di Tangerang, Banten, dikutip Antara, Kamis (15/10/2026).

Budi menjelaskan, pendekatan kuota mengikat tidak lagi sejalan dengan regulasi perdagangan internasional. Karena itu, fokus pemerintah bergeser pada peningkatan kualitas produk UMKM agar mampu menembus ritel modern melalui skema kemitraan yang sehat.