Industri Kripto Minta Kongres AS Segera Sahkan Aturan Pajak Staking dan Mining

Jakarta – Sejumlah kelompok lobi industri kripto mendesak Kongres Amerika Serikat (AS) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pajak staking dan mining tanpa perubahan. Mereka menilai aturan tersebut akan memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan pajak atas imbalan kripto sekaligus mendukung keberlangsungan jaringan blockchain di AS.

Dikutip dari CoinMarketCap, Selasa (23/6/2026), dalam surat yang dikirim kepada Ketua Komite Ways and Means DPR AS, Jason Smith, dan anggota senior Partai Demokrat Richard Neal, Blockchain Association, Crypto Council for Innovation, dan The Digital Chamber meminta agar Tax Clarity for Mining and Staking Act disahkan sesuai naskah awal.

BACA JUGA:Bitmine Beli Ethereum 52.203 Ethereum

BACA JUGA:Investor XRP Rugi Rp 300 Juta Akibat Penipuan, Simak Modusnya

BACA JUGA:Cetak Rekor, Kuartal II 2026 Jadi Periode Peretasan Kripto Terbanyak

Setelah bertahun-tahun ketidakpastian mengenai bagaimana imbalan dari aktivitas mining dan staking dikenakan pajak, RUU ini menawarkan kompromi yang dapat diterima para inovator sekaligus menjawab kekhawatiran yang disampaikan sejumlah anggota parlemen, tulis kelompok tersebut.

RUU tersebut bertujuan mengatasi persoalan yang selama ini dikeluhkan industri kripto terkait sistem perpajakan AS. Saat ini, imbalan yang diperoleh dari aktivitas mining dan staking dianggap sebagai penghasilan kena pajak sejak diterima.

Menurut kelompok industri kripto, kebijakan tersebut menciptakan apa yang disebut sebagai pajak atas pendapatan semu karena wajib pajak harus membayar pajak meski aset kripto yang diterima belum dijual atau menghasilkan uang tunai.