Thailand Beri Insentif Pajak Kripto 0%, Ini Syarat dan Dampaknya bagi Investor

Jakarta – Kebijakan pembebasan pajak keuntungan aset kripto di Thailand kembali menjadi sorotan setelah pendiri Binance, Changpeng Zhao (CZ), membahas aturan tersebut di media sosial. Unggahan itu memicu anggapan bahwa Thailand kini menjadi surga pajak kripto dengan tarif pajak 0 persen.

Faktanya, kebijakan tersebut memang ada, tetapi bukan aturan baru dan tidak berlaku untuk seluruh aktivitas kripto.

BACA JUGA:Kronologi Penembakan di Sekolah Thailand: Remaja 14 Tahun Beraksi dengan Pistol Kakek

BACA JUGA:Korban Penembakan di Sekolah Thailand Jadi 7 Orang, Pelaku Lebih Dulu Habisi Kakek Nenek

BACA JUGA:Terduga Pelaku Penembakan Sekolah di Thailand Tewas Setelah Mengurung Diri

Dikutip dari CoinMarketCap, Jumat (7/8/2026), Pemerintah Thailand telah menyetujui kebijakan itu melalui rapat kabinet pada 17 Juni 2025. Selanjutnya, aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 399 yang diterbitkan dalam Royal Gazette pada 5 September 2025.

Aturan tersebut memberikan pembebasan pajak atas keuntungan pribadi dari transaksi jual beli atau pengalihan aset kripto dan token digital yang memenuhi syarat. Insentif berlaku untuk transaksi yang dilakukan mulai 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2029.

Namun, ada syarat penting. Pembebasan pajak hanya berlaku apabila transaksi dilakukan melalui bursa aset digital, broker, atau dealer yang telah memperoleh lisensi resmi di Thailand.

Artinya, kebijakan ini bukan pembebasan pajak secara menyeluruh. Pemerintah justru ingin mendorong investor bertransaksi melalui platform yang berada di bawah pengawasan regulator Thailand.