Sekolah di Tiga Provinsi Sumatra Kembali Normal Mulai 5 Januari, Siswa Boleh Tidak Pakai Seragam

Baca 10 detik

Menteri Dikdasmen akan memulai belajar mengajar pada 5 Januari di tiga provinsi Sumatra pascabencana dengan penyesuaian.
Pemerintah menerapkan tiga skenario pembelajaran semester genap 2026, fokus awal pada kompetensi esensial.
Pembelajaran jangka menengah dan panjang akan adaptif, melibatkan integrasi mitigasi bencana dan pemulihan psikososial.

wmhg.org – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan rencana pelaksanaan kembali kegiatan belajar mengajar di tiga provinsi di Sumatra pascabencana. Ia menegaskan, proses pembelajaran akan dimulai pada 5 Januari dengan sejumlah penyesuaian sesuai kondisi di masing-masing daerah.

Menurutnya, pembelajaran tidak harus berlangsung dalam kondisi normal seperti sebelum bencana. Pemerintah memberikan kelonggaran bagi siswa terkait perlengkapan sekolah.

Karena kondisi yang berbeda-beda maka mereka tidak harus belajar sebagaimana yang normal. Artinya mereka boleh saja tidak pakai seragam, boleh saja mereka tidak pakai sepatu, dan yang lain-lainnya termasuk kurikulumnya juga kita rancang secara khusus dan akan kami jelaskan, kata Mu’ti dalam konferensi pers bersama BNPB di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan tiga skenario pembelajaran yang akan diterapkan pada semester genap tahun 2026.

Untuk fase tanggap darurat selama 0–3 bulan, pemerintah akan menerapkan penyesuaian kurikulum dengan fokus pada kompetensi esensial.

Kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial seperti literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana, jelas Mu’ti.

Ia menambahkan, metode pembelajaran akan dibuat sangat fleksibel dengan dukungan psikososial yang terintegrasi. Kegiatan asesmen juga dilakukan dengan sederhana. Mu’ti berpesan agar fokus pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid.

Untuk skenario jangka menengah selama 3–12 bulan, pembelajaran disesuaikan dengan kondisi sekolah yang masih dalam proses pembangunan kembali.

Karena beberapa sekolah harus dibangun lagi dan membutuhkan waktu yang cukup lama, kurikulum adaptif berbasis krisis, integrasi mitigasi bencana ke mata pelajaran yang relevan, tuturnya.

Selain itu, akan diterapkan program pemulihan pembelajaran dengan sistem yang lebih fleksibel dan diferensiasi. Jadwal pembelajaran juga disesuaikan dengan kondisi siswa yang masih mengungsi, sehingga diperbolehkan pembelajaran hybrid learning jika memungkinkan serta pengelompokan berdasarkan tingkat capaian murid.

Sistem asesmen dalam masa transisi, asesmen berbasis portofolio atau unjuk kerja sederhana, remedial berkelanjutan untuk murid terdampak berat, penilaian perkembangan sosioemosional murid, kata Mu’ti.

Terakhir, untuk pemulihan jangka panjang selama 1–3 tahun, pemerintah menyiapkan pendekatan pembelajaran yang lebih permanen. Menurut Mu’ti, skenario jangka panjang tersebut diperlukan karena ada beberapa sekolah yang hilang dan harus dibangun baru, sehingga membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk dipulihkan.

Maka mereka belajar dengan integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, dan pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat, pungkasnya.