Tanggapan Peneliti INDEF Soal Rencana Pengalihan Gaji PNS Lewat Kopdes

Jakarta – Pemerintah akan memperluas fungsi koperasi sebagai penyedia layanan keuangan. Salah satunya dengan menjadikan koperasi sebagai unit layanan untuk menyalurkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau gaji pns dan pembayaran pensiun.

Terkait hal itu, Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus menilai, koperasi harus dikelola profesional dan hati-hati. Rencana pengalihan gaji ASN melalui koperasi dapat menimbulkan risiko jika pengelolaan koperasi tidak profesional seperti unit layanan keuangan lainnya.

BACA JUGA:Alih Tangan Gaji ASN dan Pensiunan ke Koperasi

BACA JUGA:Uang Pensiun PNS Mau Lewat Koperasi, Taspen Ingatkan Keamanan Sistem

BACA JUGA:Menkop Ferry Ajukan Rencana Penyaluran Gaji PNS Lewat Koperasi ke Kemenkeu

(Risiko-red) bisa gagal dalam pengelolaan dan menambah waktu tunggu atau terlambat (terima gaji-red). Jika biasa tanggal 1 bisa jadi tanggal 5,” ujar dia saat dihubungi www.wmhg.org.

Selain itu, ia menilai, gaji ASN daerah selama ini melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD), jika dialihkan ke koperasi akan berdampak terhadap likuiditas dan pendanaan BPD. Heri menuturkan, jika memang rencana penyaluran gaji ASN itu melalui koperasi,ada kemungkinan pembagian berdasarkan wilayah. “ASN di kelurahan, desa (penyaluran gaji-red) lewat koperasi. Namun, koperasi itu juga harus profesional karena seperti unit layanan keuangan,” kata dia.

Heri juga mempertanyakan mengenai urgensi perpindahan penyaluran gaji ASN kepada koperasi. Ia menilai,jika memang ingin membangun koperasi sesuai dengan marwah-nya dapat memakai cara lain yang meningkatkan nilai tambah koperasi dan bermanfaat bagi anggotanya.