Realisasi Belanja Negara hingga Februari 2025 Capai Rp 348,1 Triliun

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi belanja negara pada awal tahun 2025 pemerintahan Prabowo Subianto sampai periode 28 Februari 2025 mencapai Rp 348,1 triliun atau mencapai 9,6% dari pagu APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan, realisasi belanja negara tersebut digunakan di antaranya untuk belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 211,5 triliuh atau 7,8% dari total pagu APBN. 

Jumlah ini lebih rendah dibandingkan belanja pemerintah pusat pada periode yang sama tahun 2024 dimana porsinya 9,7% dari APBN dikarenakan adanya pelaksanaan Pemilu dan bantuan pangan.

Lebih lanjut Suahasil menyebut, belanja pemerintahan pusat berasal dari Belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp 83,6 triliun atau 7,2% dari Pagu APBN dimana Penggunaannya untuk Belanja Pegawai ASN/TNI/Polri yang tetap dibayarkan dengan nilai Rp 36,3 triliun atau 11,9% dari APBN. 

Jumlah belanja pegawai ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp 35,1 triliun.

Jika dirinci, belanja tersebut sanyak Rp 3,1 triliun disalurkan untuk belanja modal Kementerian/lembaga, dimana untuk belanja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tercatat Rp 1,3 triliun, kemudian belanja Polri sebesar Rp 867,9 miliar, Kejaksaan sebesar Rp 418,5 miliar, Kemenag Rp 112,8 miliar, dan kementerian/lembaga lainnya sebesar Rp 0,4 triliun. 
Seiring dengan itu tercatat belanja barang mencapai Rp 18,3 triliun atau 3,8% dari APBN.

Selain itu belanja bantuan sosial juga telah dibayarkan sebesar Rp 25,9 triliun atau 19,2% dari APBN yang dikucurkan untuk PBI, JKN, PKH, Kartu sembako dan bantuan sosial lainnya yang tetap disalurkan sesuai jadwal. Jika dilihat, jumlah belanja bansos ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp 22,5 triliun.

Selanjutnya komponen kedua dari belanja pemerintah pusat adalah belanja non Kementerian/Lembaga yang mencapai Rp127,9 triliun atau 8,3% dari pagu ApBN yang dipakai untuk pembayaran manfaat pensiun, subsidi dan kompensasi. 

Ini cukup in line, on track dengan apa yang kita bayangkan terutama juga dalam konteks adanya efisiensi anggaran. Gaji pegawai, pensiun, tidak termasuk yang terkena efisiensi. Jadi tetap dibayarkan. Subsidi dan juga kompensasi tetap disalurkan kepada masyarakat, ungkapnya saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2025, Kamis (13/3).

Adapun untuk Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp 136,6 triliun, atau 14,9% dari APBN. Realisasi TKD ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp 134,7 triliun.