Pengamat Beberkan Penciptaan Lapangan Kerja Era Jokowi VS SBY, Mana Lebih Banyak?

wmhg.org – JAKARTA. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat membeberkan penciptaan lapangan kerja dalam rentang 10 hingga 20 tahun ke belakang.

Achmad menyebutkan, sepanjang era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau periode 2004-2014, lapangan kerja yang tercipta di sektor formal berhasil menyerap sekitar 15,62 juta pekerja.

“Namun, pada era Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2024, lapangan kerja baru yang tercipta hanya berkisar 10,56 juta pekerjaan, menunjukkan penurunan dibanding periode sebelumnya,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (10/3).

Achmad berpandangan, penurunan tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan prioritas kebijakan infrastruktur yang masif, di mana tidak memprioritaskan pekerja lokal. Selain itu, faktor lainnya yakni otomatisasi dan transformasi digital turut mengurangi kebutuhan tenaga kerja.

“Proyeksi penyerapan tenaga kerja tahun 2025 bergantung pada berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kebijakan pemerintah,” terangnya.

Di samping itu, Achmad menyebutkan, sejumlah langkah strategis untuk mengatasi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ke depan. Pertama, kebijakan ekonomi yang memprioritaskan diversifikasi ekonomi.

“Mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dengan mendorong pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi,” sebutnya.

Kedua, peningkatan keterampilan usia produktif dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan vokasional untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

Ketiga, perlindungan pekerja informal dengan menyediakan akses ke jaminan sosial dan program perlindungan bagi pekerja di sektor informal.

Keempat, inovasi dan teknologi dengan mendorong adopsi teknologi dan inovasi untuk menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan produktivitas.

“Dengan pendekatan komprehensif dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, tantangan ketenagakerjaan dapat diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya.