Pemerintah Klaim Koperasi Desa Merah Putih Bisa Putus Pinjol Hingga Tengkulak

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah berencana membentuk koperasi desa merah putih di 70.000 desa. 

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, keberadaan kooperasi desa merah putih untuk kepentingan masyarakat desa. Koperasi desa merah putih untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan sebagai upaya meningkatkan penghasilan masyarakat desa.

Bapak presiden tadi sampaikan, kooperasi desa merah putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa, jelas Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3).

Budi Arie menambahkan koperasi ini akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa.

Sebagai bagian dari program nasional, pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap koperasi ini. Salah satu bentuk dukungan adalah melalui pembiayaan dari Bank Himbara.

Bank Himbara nantinya akan memberikan pinjaman sebesar Rp 5 miliar untuk setiap koperasi desa. Dana itu akan digunakan untuk membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.

Budi Arie menyebut, setiap desa memiliki kondisi yang berbeda-beda. Karena dari pemetaan saat ini ada desa pertanian, desa perikanan, dan lainnya. Nah, 85% desa itu pertanian. Sedangkan 15% itu agro-maritim, ucap Budi Arie.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, koperasi ini nantinya bisa menjadi offtaker hasil produksi petani/nelayan. 

Hasil panen itu dapat disimpan di gudang penyimpanan atau cold storage milik koperasi. Sehingga harga produksi hasil panen diharapkan tidak turun saat suplai melimpah.

Sekarang, bagaimana untuk menjaga agar stok ini bisa terserap dengan harga yang wajar. Jangan harganya jatuh, ucap Tito.

Terkait adanya penolakan dari sejumlah kepala daerah, Tito mengatakan, pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta asosiasi terkait sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas ini. Hal tersebut untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang program ini.

Supaya mereka betul-betul memahami pemikiran dari bapak presiden dan ini kepentingan semua bersama. Pasti menguntungkan desa,” kata Tito.

Lebih lanjut Tito menekankan bahwa desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Ia menyebutkan bahwa 44% penduduk Indonesia masih tinggal di desa.

Menurutnya, tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi seperti yang terjadi di negara maju.

“Di Jepang, 84% atau 86% tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat, maka kita memperkuat desa,” kata Tito.