Pemerintah dan DPR Diminta Segera Bahas Biaya Haji 2025

wmhg.org – JAKARTA. Komisi Nasional (Komnas) Haji meminta pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan menetapkan biaya haji untuk tahun 2025. Asal tahu saja, sampai saat ini pemerintah dan DPR belum juga membahas dan menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025.    

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mengatakan, urgensi pembahasan biaya haji yang harus segera dilakukan mengingat pemberangkatan haji yang tinggal beberapa bulan lagi. 

“Ini waktunya sudah sangat mepet, karena kalau kita lihat rencana penyelenggaraan ibadah haji yang sudah direncanakan Kementerian Agama, tanggal 2 Mei 2025 merupakan penerbangan pertama atau kloter pertama haji,” ujar Mustolih kepada Kontan, Selasa (26/11). 

Mustolih menyebut, jika pembahasan biaya haji sudah dilakukan sebelumnya, maka proses sosialisasi dan persiapan jemaah semakin bagus. 

Sebaliknya, jika sampai saat ini biaya haji belum dibahas, persiapan jemaah haji juga semakin mepet. 

“Imbasnya bisa jadi kuotanya tidak terserap secara maksimal karena kita tidak tau biayanya akan berapa besar,” kata Mustolih. 

Selain itu, persiapan teknis panitia haji semakin mepet dan berpotensi kurang maksimal dalam persiapan haji. 

Mustolih juga mengatakan potensi tarik ulur dalam menetapkan porsi biaya yang ditanggung jemaah atau biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). 

Mustolih mengingatkan pentingnya porsi nilai manfaat dan Bipih haji yang adil untuk keberlanjutan keuangan haji yang dikelola BPKH. 

“Harus adil ini antara subsidi dari BPKH yang sumbernya dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji dan berapa (Bipih) yang harus dibayar jemaah,” terang Mustolih.     

Seperti diketahui, pemberangkatan atau kloter pertama Jemaah haji tahun 2025 akan diberangkatkan pada 2 Mei 2025.