Keberatan dengan Eksepsi Nadiem, Jaksa: Tak Perlu Cari Simpati dan Giring Opini

Baca 10 detik

Jaksa Agung keberatan atas eksepsi Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook, menilai upaya penggiringan opini membahayakan penegakan hukum.
Nadiem Makarim didakwa menerima Rp809 miliar terkait dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook 2019-2022.
Kerugian negara total Rp2,1 triliun berasal dari kemahalan harga Chromebook dan pengadaan CDM yang tidak bermanfaat pada periode tersebut.

wmhg.org – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung, Roy Riady, menjelaskan alasan pihaknya keberatan terhadap eksepsi atau tanggapan atas surat dakwaan yang disampaikan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Hal itu disampaikan Jaksa Roy dalam sidang kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook periode 2019–2022 dengan agenda penyampaian tanggapan JPU atas eksepsi.

“Alasan keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum dan terdakwa yang membangun cerita seolah-olah penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum dalam perkara a quo yang tidak sejalan dengan keinginan penasihat hukum dan terdakwa adalah tindakan yang tidak memberikan keadilan, adalah alasan keberatan yang sangat membahayakan, yang menggiring opini seolah-olah penegakan hukum bekerja membuat kezaliman terhadap terdakwa,” kata Jaksa Roy di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Untuk itu, ia meminta penasihat hukum membela Nadiem dengan fokus pada norma-norma yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Sehingga penegakan hukum ini harus berjalan on the track dan tidak perlu bersusah payah mencari simpati dengan penggiringan opini,” tegas Roy.

“Untuk itu, kami penuntut umum akan memberikan tanggapan atau pendapat sepanjang keberatan tersebut memiliki relevansi dengan materi keberatan sebagaimana ditentukan secara limitatif oleh undang-undang,” tandasnya.

Sebelumnya, jaksa mengungkapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diduga menerima Rp809 miliar dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook periode 2019–2022.

“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim, sebesar Rp809.596.125.000,” kata Jaksa Roy Riady di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Jaksa menjelaskan hasil perhitungan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun berasal dari kemahalan harga Chromebook senilai Rp1,5 triliun (Rp1.567.888.662.716,74) serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp621 miliar (Rp621.387.678.730,00).

Selain itu, jaksa mengungkapkan bahwa pengadaan Chromebook dan CDM tersebut juga memperkaya sejumlah pihak lain dan korporasi.

Menurut jaksa, pengadaan Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020–2022 tidak sesuai perencanaan dan prinsip pengadaan, serta dilakukan tanpa evaluasi harga dan survei, sehingga laptop tersebut tidak dapat digunakan untuk proses belajar mengajar di daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan).

Adapun daftar pihak yang menerima aliran dana berdasarkan dakwaan jaksa adalah sebagai berikut:

Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000Mulyatsyah sebesar SGD120.000 dan USD150.000Harnowo Susanto sebesar Rp300.000.000Dhany Hamiddan Khoir sebesar Rp200.000.000 dan USD30.000Purwadi Sutanto sebesar USD7.000Suhartono Arham sebesar USD7.000Wahyu Haryadi sebesar Rp35.000.000Nia Nurhasanah sebesar Rp500.000.000Hamid Muhammad sebesar Rp75.000.000Jumeri sebesar Rp100.000.000Susanto sebesar Rp50.000.000Muhammad Hasbi sebesar Rp250.000.000Mariana Susy sebesar Rp5.150.000.000PT Supertone (SPC) sebesar Rp44.963.438.116,26PT Asus Technology Indonesia (ASUS) sebesar Rp819.258.280,74PT Tera Data Indonesia (AXIOO) sebesar Rp177.414.888.525,48PT Lenovo Indonesia (Lenovo) sebesar Rp19.181.940.089,11PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrex) sebesar Rp41.178.450.414,25PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) sebesar Rp2.268.183.071,41PT Gyra Inti Jaya (Libera) sebesar Rp101.514.645.205,73PT Evercoss Technology Indonesia (Evercoss) sebesar Rp341.060.432,39PT Dell Indonesia (Dell) sebesar Rp112.684.732.796,22PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan) sebesar Rp48.820.300.057,38PT Acer Indonesia (Acer) sebesar Rp425.243.400.481,05PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar Rp281.676.739.975,27

Diketahui, Nadiem tengah menjalani sidang kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook periode 2019–2022 yang ditaksir merugikan negara hingga Rp1,5 triliun.

Selain Nadiem Makarim, tiga terdakwa lain dalam perkara ini adalah Ibrahim Arief selaku Konsultan Teknologi di Kemendikbudristek; Mulyatsyah selaku Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah periode 2020–2021; serta Sri Wahyuningsih yang merupakan Direktur Sekolah Dasar pada direktorat yang sama sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun anggaran 2020–2021.

Keempat terdakwa dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.