DPR Serahkan Ke Pemerintah Soal Daftar Barang Mewah yang Kena PPN 12%

wmhg.org – JAKARTA. Kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% direncanakan hanya berlaku untuk barang mewah saja. Sementara itu untuk barang umum lainnya dikenakan tarif 11%.

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun membeberkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait daftar barang mewah apa saja yang akan dikenakan tarif PPN 12%. Ia juga mengaku belum mengetahui lebih detail terkait barang mewah yang dimaksud.

“Terkait detail barang mewah, diserahkan kepada pemerintah tapi diutamakan kepada barang-barang yang sudah secara selektif yang terkena pajak penjualan barang mewah,” tutur Misbakhun kepada Kontan, Kamis (5/12).

Disamping itu, Ia juga belum bisa memastikan apakah daftar barang mewah yang dimaksud ada pada barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Artinya masih ada kemungkinan daftar barang lain yang akan dikenakan PPN 12% diluar barang kena  PPnBM.

Adapun Ia menyebut pemerintah tidak perlu mendapat persetujuan dari DPR RI untuk mengumumkan kenaikan tarif PPN 12% serta daftar barang mewah yang akan dikenakan.

“Kalau rapat sih kan kita tadi sudah penutupan Masa Sidang. Tinggal pemerintah menggunakan mekanisme yang ada, PPN-nya naik, tapi dikenakan secara selektif kan sudah selesai,” jelasnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan, alasan kebijakan kenaikan tarif PPN 12% tetap dijalankan, karena Presiden Prabowo Subianto ingin tetap mematuhi dan menjalankan Undang-Undang.

Sebagai informasi, Tarif PPN ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, berikut daftar barang mewah yang dikenakan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dalam PP 61 tahun 2020.

1. Kendaraan bermotor, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, kepentingan negara

2. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, totan house, dan sejenisnya

3. Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga

4. Kelompok balon udara

5. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara

6. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata