Gedung Putih Sepakat Aturan Etika Clarity Act, Apa Dampak ke Industri Kripto?

Jakarta – Gedung Putih dilaporkan telah menyetujui bahasa baru terkait ketentuan etika dalam Clarity Act, rancangan undang-undang yang tengah menjadi perhatian industri kripto Amerika Serikat.

Dikutip dari coinmarketcap, Senin (14/9/2026), laporan tersebut pertama kali diberitakan Crypto Briefing. Namun, cakupan kesepakatan dan isi sebenarnya dari perubahan klausul etika tersebut masih perlu diverifikasi.

BACA JUGA:Volume Perdagangan Kripto di Robinhood Melonjak 61% pada Agustus 2026

BACA JUGA:Metaplanet Ekspansi ke Hong Kong, Siapkan US$ 1 Juta

Kesepakatan ini berkaitan dengan ketentuan etika yang melekat pada Clarity Act, sebuah upaya yang dipimpin DPR AS untuk menetapkan aturan bagi pasar aset digital.

Penting dicatat, persetujuan terhadap klausul etika tertentu tidak berarti Gedung Putih telah mendukung seluruh isi Clarity Act. Kesepakatan tersebut juga bukan berarti rancangan undang-undang telah resmi disahkan menjadi hukum.

Hingga kini, atribusi, waktu kesepakatan, serta pihak-pihak yang terlibat secara langsung masih belum sepenuhnya terkonfirmasi berdasarkan bukti yang tersedia.

Perdebatan mengenai aturan etika dalam Clarity Act sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, muncul laporan bahwa Donald Trump menerima peran jaksa agung negara bagian dalam ketentuan etika Clarity Act. Hal itu menunjukkan isu konflik kepentingan telah menjadi salah satu poin penting dalam negosiasi RUU tersebut.