Akademisi UI: Keterlibatan Indonesia di BOP Mengkhianati Prinsip Bebas Aktif dan Bung Karno!

Baca 10 detik

Dosen UI dan Guru Besar Hukum UI mengkritik keterlibatan Indonesia di Board of Peace (BOP) sebagai pengabaian politik bebas aktif bangsa.
Argumen bahwa BOP adalah satu-satunya jalan damai Palestina dianggap keliru karena AS memveto upaya gencatan senjata PBB.
Heru Susetyo menyoroti pertemuan BOP di Washington D.C. mengindikasikan subordinasi diplomasi Indonesia terhadap kepentingan Amerika Serikat.

wmhg.org – Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) dinilai sebagai langkah yang tidak hanya mengabaikan prinsip politik luar negeri bebas aktif, tetapi juga merupakan sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta.

Pandangan tajam ini disampaikan oleh Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Shofwan Al Banna Choiruzzad dan Guru Besar Fakultas Hukum UI Heru Susetyo Nuswanto dalam diskusi bertajuk Board of Peace dan Keikutsertaan Indonesia: Antara Norma, Kekuasaan, dan Alternatif Tata Kelola Perdamaian yang digelar gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS), Sabtu (21/2/2026).

Shofwan Al Banna Choiruzzad, yang akrab disapa Sofan, secara tegas menyatakan bahwa argumen tidak ada alternatif lain atau there is no alternative untuk bergabung dengan BOP adalah sebuah kekeliruan besar.

Menurutnya, klaim bahwa BOP adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian Palestina adalah narasi yang sengaja diciptakan untuk menutupi peran Amerika Serikat sebagai biang kegagalan berbagai upaya damai sebelumnya.

Sejak 2023, berbagai upaya gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB selalu gagal. Kenapa? Hampir semuanya diveto oleh Amerika Serikat, ujar Sofan.

Jadi, yang membuat sistem PBB gagal itu siapa? Amerika Serikat. Mereka memberikan perlindungan diplomatik dan dukungan militer terhadap genosida yang dilakukan Israel.

Ia menganggap tidak logis jika Indonesia berharap perdamaian datang dari pihak yang selama ini justru menjadi pelindung dan pemodal genosida.

Kita berharap pintunya dibuka oleh orang yang menutup pintu-pintu yang lain. Ini terlalu lugu, sindirnya.

Sofan juga menyoroti bahwa BOP adalah institusi yang dibangun dengan sentralisasi kekuasaan pada Donald Trump, menjadikannya sebuah anomali dalam tatanan internasional. Negara-negara yang bergabung, menurutnya, adalah mereka yang memiliki ketergantungan pada AS, yang ia sebut dengan istilah favorit Presiden Prabowo Subianto, antek-antek asing.

Lebih jauh, Sofan membandingkan keikutsertaan di BOP dengan perjanjian tarif antara Indonesia dan AS yang dinilainya sangat merugikan.

Dalam perjanjian tersebut, Indonesia dipaksa membeli berbagai produk AS dan menyerahkan kedaulatannya dalam menentukan kebijakan ekonomi. Ironisnya, sehari setelah perjanjian itu, Mahkamah Agung AS menyatakan tarif yang diumumkan Trump ilegal.

Kita sudah menyerahkan leher, terjebak dalam perjanjian yang merugikan, sementara negara lain yang tidak tunduk malah bisa mendapat tarif lebih rendah, jelasnya.

Jangan sampai di BOP kejadiannya sama. Jangan sampai kita melompat ke kapal yang tenggelam.

Menurutnya, bergabung dengan BOP sama saja dengan kembali ke era kolonialisme, di mana nasib sebuah bangsa ditentukan oleh kekuatan besar tanpa mendengarkan rakyatnya.

Ini pengkhianatan terhadap Bung Karno, Bung Hatta, dan semua founding leaders. Fotonya saja kelihatan seperti Soekarno, tapi perilakunya Danurejo, sindirnya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum UI, Heru Susetyo Nuswanto, menyoroti aspek prosedural dan posisi Indonesia yang tidak setara dalam proses pembentukan BOP. Pertemuan yang seharusnya digelar di markas PBB di New York, justru diadakan di Washington, D.C., yang secara simbolis menunjukkan dominasi AS.

Posisi kita sejak awal sudah tidak setara, lebih bersifat subordinasi. Kehadiran presiden tidak disertai kemampuan tawar-menawar yang kuat atau agenda setting yang jelas, ujar Heru.

Ia melihat adanya pergeseran orientasi diplomasi Indonesia dari yang berbasis prinsip menjadi kepatuhan geopolitik. Politik bebas aktif yang selama ini menjadi pegangan, menurutnya, kini hanya sebatas retorika untuk konsumsi publik.

Kenyataannya di lapangan, yang terjadi adalah military compliance terhadap kepentingan Amerika Serikat, pungkasnya.