wmhg.org – JAKARTA. Airlangga Hartarto secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) pada Minggu (11/8). Banyak pengamat menilai hal itu menjadi sinyal ketidakstabilan politik dalam negeri.
Pengamat politik dari universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan pengunduran diri Airlangga dari Partai Beringin itu menimbulkan tanya yang hingga saat ini belum terpecahkan.
“Airlangga bahkan tak bisa menunggu sampai Senin (untuk mengumumkan pengunduran diri). Itulah yang membuat misteri gonjang-ganjing yang menurut saya bukan hanya gonjang-ganjing tapi ini sudah gempa politik,” tuturnya kepada KONTAN, Senin (12/8).
Meskipun Airlangga menyebut pengunduran dirinya dilakukan guna menjaga keutuhan partai hingga stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang, hal itu tetap saja dinilai tidak menjawab pertanyaan publik.
Hendri enggan berasumsi. Kendati demikian, dia berpandangan bahwa tak sulit bagi Golkar untuk mencari pengganti Airlangga untuk duduk di kursi Ketua Umum partai yang dibentuk pada 1964 itu.
“Kalua kandidat banyak, pendekar semua (kader) di Golkar. Jadi, justru inti poinnya adalah why-nya kenapa kemudian tergesa-gesa itu Airlangga,” pungkasnya.
Sejumlah nama yang masuk bursa Ketum Golkar lantas bermunculan. Mulai dari Agus Gumiwang yang akan didapuk menjadi Plt Ketua Umum, Bahlil Lahadalia hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya sempat disebut telah masuk ke dalam keluarga besar Golkar oleh Airlangga.
Asal tahu saja, kabar Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar mencuat usai sebuah penggalan video berdurasi kurang dari empat menit yang disiarkan pada Minggu (11/8).
Dalam video tersebut Airlangga menjelaskan, pengunduran dirinya sebagai DPP Ketum Partai Golkar setelah melalui pertimbangan yang panjang. Dia juga mengatakan, pengunduran dirinya terhitung sejak Sabtu (10/8) malam.
Usai menyampaikan pengunduran dirinya ke hadapan publik, Airlangga diketahui bertolak ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bersama dengan sejumlah Kabinet Indonesia Maju untuk menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di IKN.