BCA Dianggap Punya Utang Negara Rp 60 Triliun, Benarkah?

wmhg.org – PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA kini tengah jadi sorotan, karena dianggap memiliki utang jumbo kepada negara. Anggapan utang BCA ini, setelah interpelasi Kwik Kian Gie kembali mencuat ke publik.

Namun, Corporate Secretary BCA, I Ketut Alam Wangsawijaya, membantah perseroan memiliki utang kepada negara. Menurutnya, BCA memiliki aset surat utang atau obligasi pemerintah sebesar Rp 60 triliun.

Terkait informasi BCA yang memiliki hutang kepada negara Rp60 triliun yang diangsur Rp7 triliun setiap tahunnya adalah tidak benar. Di dalam neraca, BCA tercatat memiliki aset obligasi pemerintah senilai Rp 60 triliun, dan seluruhnya telah selesai pada tahun 2009 sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku, ujarnya dalam keterbukaan informasi, Rabu (20/8/2025).

Ketut menuturkan, perhitungan beban bunga obligasi rekap BCA yang mencapai Rp 7 triliun per tahun, atau total sekitar Rp 42 triliun hanya dalam kurun 2004–2009.

Beban inilah yang, menurut Kwik, sepenuhnya ditanggung rakyat melalui APBN, ucapnya.

Interpelasi Kwik Kian Gie

Dalam risalah interpelasi yang pernah disampaikan di DPR, Kwik Kian Gie menyoroti bagaimana BCA yang saat itu menerima dana BLBI justru dijual ke swasta dengan harga yang dianggap jauh di bawah nilai wajar.

Kwik mengingatkan bahwa BCA mendapat kucuran BLBI yang kemudian ditukar dengan Obligasi Rekapitalisasi bernilai sekitar Rp 60 triliun. Obligasi itu membuat pemerintah harus menanggung bunga besar setiap tahun.

Namun, ironisnya, saham mayoritas BCA sebanyak 51 persen kemudian dilepas dengan harga hanya sekitar Rp 5 triliun. Bagi Kwik, keputusan itu sangat janggal.

Kwik juga membongkar dinamika kabinet saat keputusan penjualan BCA diambil. Menurutnya, agenda tersebut muncul mendadak dalam rapat setelah jam makan siang. Rapat lalu digelar voting.

Sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional kala itu, Kwik tegas menolak. Namun, nya kalah karena mayoritas menteri lain mendukung penjualan BCA.

Tak berhenti di situ, Kwik juga keras menentang kebijakan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk obligor BLBI. Menurutnya, SKL hanya melegalkan penghapusan kewajiban debitur dan merugikan negara.