Gapensi Berharap Pemerintah Kucurkan Insentif Fiskal Guna Hadapi Kenaikan PPN 12%

wmhg.org – JAKARTA. Gabungan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menilai bahwa tren penurunan daya beli yang tengah terjadi dapat membaik jika pemerintah memberikan insentif fiskal yang tepat.

Hal ini disampaikan Wakil Sekjen III Gapensi, Errika Ferdinata, yang mengungkapkan bahwa penurunan daya beli yang dipicu oleh inflasi, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta ketidakpastian ekonomi global dapat berlanjut dalam jangka pendek hingga menengah.

“Tren penurunan daya beli ini sangat terasa bagi konsumen akhir, khususnya di segmen perumahan. Daya beli yang tertekan dapat mengurangi permintaan proyek konstruksi, baik untuk sektor bisnis ke bisnis (B2B) maupun bisnis ke konsumen (B2C),” ujar Errika kepada Kontan.co.id, Senin (23/12).

Errika juga menambahkan bahwa dari sisi kontraktor, kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) dapat terus berlanjut jika tidak ada intervensi signifikan dari pemerintah untuk menjaga stabilitas biaya material dan memperbaiki iklim bisnis.

Menurutnya, ketidakpastian ekonomi, termasuk kenaikan PPN, berpotensi menurunkan aktivitas konstruksi dan menekan sektor pembangunan, terutama di bidang infrastruktur dan properti.

Namun, apabila pemerintah dapat memberikan insentif fiskal yang efektif, serta dukungan kolaboratif untuk kontraktor kecil, diharapkan tren kontraksi PMI dan penurunan daya beli dapat lebih terjaga, meskipun tidak sepenuhnya dapat dihindari.

Di tengah tantangan tersebut, Gapensi meyakini masih ada sektor-sektor yang memiliki potensi untuk tumbuh, meski dalam kondisi yang menantang.

Sektor-sektor yang berpeluang berkembang antara lain proyek infrastruktur, proyek pemerintah, perumahan, UMKM, dan konstruksi daerah.

Proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, transportasi umum, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjadi pendorong utama sektor konstruksi.

Proyek-proyek ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang memfokuskan pada akselerasi pembangunan infrastruktur, meskipun tantangan seperti kenaikan PPN dan inflasi harus diatasi.

Di sektor perumahan, meskipun daya beli masyarakat tertekan, program seperti subsidi perumahan dan pembiayaan berbasis pemerintah dapat menjadi solusi, khususnya bagi segmen menengah ke bawah.

Selain itu, UMKM dan kontraktor kecil menengah yang beroperasi di daerah atau proyek berbasis lokal masih memiliki peluang untuk terlibat dalam proyek-proyek pemerintah kecil seperti pembangunan fasilitas umum atau infrastruktur lokal.

Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan besar berupa kenaikan biaya material dan menurunnya daya beli konsumen.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan fiskal yang inklusif dan penguatan kerja sama antara kontraktor besar dan kecil agar sektor konstruksi dapat tetap bertahan dan berkembang.

Beberapa kebijakan yang dapat mengerek kinerja bisnis pada 2024 antara lain adalah kelanjutan proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan jalan tol, transportasi umum, dan IKN, yang diharapkan dapat meningkatkan permintaan bagi kontraktor, terutama yang terlibat dalam proyek-proyek berskala besar.

Selain itu, program 3 Juta Rumah yang merupakan bagian dari program perumahan subsidi diharapkan dapat memberi dampak positif pada sektor konstruksi, terutama bagi kontraktor kecil menengah yang bergerak di segmen perumahan terjangkau.

Dukungan ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya material dan meningkatkan daya beli konsumen.

Gapensi juga mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif dan subsidi fiskal untuk kontraktor kecil menengah, yang tengah menghadapi tekanan dari kenaikan PPN dan biaya material.

Insentif ini bisa berupa pembebasan pajak, kemudahan pembiayaan, atau dukungan dalam pengadaan material dengan harga terjangkau.

Selain itu, perbaikan dalam sistem kontrak konstruksi dan mekanisme pembayaran yang lebih transparan juga diperlukan untuk mengurangi risiko kriminalisasi kontrak dan keterlambatan pembayaran kepada subkontraktor.

Dengan perbaikan ini, diharapkan kepercayaan dan kelancaran operasi kontraktor kecil menengah dapat meningkat.

Gapensi juga menilai bahwa kebijakan yang mendorong adopsi teknologi digital, seperti penggunaan Building Information Modeling (BIM) dan Internet of Things (IoT) dalam proyek-proyek konstruksi, akan dapat memperbaiki efisiensi, mengurangi biaya, dan mempermudah koordinasi antar pelaku konstruksi.

Proyek pembangunan dapur umum dan fasilitas pendukung program makan bergizi gratis yang diusulkan pemerintah juga akan memberikan peluang bagi kontraktor lokal untuk terlibat dalam proyek-proyek kecil dan menengah di daerah.

Errika menambahkan bahwa pemerintah dapat mendorong kolaborasi yang lebih inklusif antara kontraktor besar dan kecil dalam proyek-proyek besar untuk memastikan distribusi peluang yang merata, serta membantu kontraktor kecil bertahan dari tantangan finansial.

“Dengan berbagai kebijakan tersebut, diharapkan sektor konstruksi dapat tetap tumbuh dan beradaptasi dengan tantangan yang ada, terutama di tengah dinamika perekonomian global dan domestik,” tandasnya.