Utang RI Dinilai Aman, Tapi Ada Masalah Besar yang Perlu Diwaspadai

Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menilai posisi utang Indonesia masih relatif aman dibandingkan sejumlah negara lain. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan utama justru terletak pada rendahnya penerimaan negara.

Dalam paparannya, Hashim mengutip data dari International Monetary Fund dan World Bank yang menunjukkan rasio utang Indonesia berada di kisaran 40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

BACA JUGA:Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Rampung

BACA JUGA:Kumpulan Hoaks Utang Pemerintah Indonesia, Simak Biar Tak Terpengaruh

BACA JUGA:Top 3 News: Cerita Apes Sopir Ambulans, Diorder ke Thamrin Sampai Lokasi Malah Disuruh Tagih Utang

“Kalau dibandingkan, Filipina sekitar 57%, Thailand 54%, Malaysia 61%. Jepang bahkan di atas 200%, begitu juga China. Indonesia di 40%, artinya posisi kita relatif kuat,” ujarnya dalam acara Economic Briefing di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Meski demikian, Hashim menekankan bahwa kekuatan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara agar mampu menopang perekonomian secara berkelanjutan.

Optimalisasi Penerimaan

Ia menjelaskan, sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, seperti pajak, royalti sumber daya alam (tembaga, emas, batu bara), serta cukai dan bea impor. Optimalisasi sektor-sektor ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal.

Namun, rasio penerimaan negara Indonesia terhadap PDB masih tergolong rendah, yakni sekitar 12% dalam 15 tahun terakhir.

“Selama belasan tahun, penerimaan negara kita hanya sekitar 12% dari PDB. Ini menunjukkan masih ada ruang besar untuk ditingkatkan,” ujarnya.

Sebagai gambaran, PDB merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. Dengan rasio penerimaan yang masih terbatas, pemerintah dinilai perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional.