UMP Jambi 2026 Naik 7,3%, Ini Imbauan Gubernur Al Haris

Jakarta – Gubernur Jambi Al Haris mengumumkan, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi atau UMP 2026 Jambi ditetapkan naik 7,3% menjadi Rp 3,4 juta. Kenaikan juga berlaku untuk Upah Minuman Sektoral Provinsi (UMSP) perkebunan yang bertambah 8,3% menjadi Rp 3,5  juta, demikian juga UMSP pertambangan minyak dan gas (migas).

Ia menuturkan, hasil keputusan UMP dan UMK 2026 tersebut wajib dipatuhi semua perusahaan karena sesuai kesepakatan yang dibuat oleh Dewan Pengupahan Jambi.

BACA JUGA:Perhitungan UMP Jakarta 2026 yang Naik Jadi Rp 5,7 Juta

BACA JUGA:UMP Banten 2026 Naik, Ini Besaran Upah Bagi Pekerja Setiap Daerahnya

BACA JUGA:UMP Lampung 2026 Naik 5,35 Persen, Segini Besarannya

Ini sudah rapat dewan pengupahan dan itu gabungan dari serikat pekerja, unsur perusahaan Apindo, jadi merekalah yang rapat, harus dipatuhi semua perusahaan dan memang tugas kita memberikan kesejahteraan dan harapan yang baik terhadap masa depan pekerja di Jambi, ujar Gubernur Al Haris di Jambi, Rabu, (24/12/2025), seperti dikutip dari Antara.

Al Haris menuturkan, besaran kenaikan UMP sebesar 7,3% menjadi Rp 3,4 juta, kenaikan juga berlaku pada Upah Minuman Sektroral Provinsi (UMSP) perkebunan yang naik 8,3% menjadi Rp 3,5 juta, dan UMSP pertambangan minyak dan gas (migas) dengan nilai yang sama dengan sektor perkebunan.

Selain di tingkat provinsi, sejumlah kabupaten dan kota turut menetapkan upah 2026. Wilayah yang menetapkan besaran upah meliputi Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah kenaikan mencapai 8 persen (Rp 3,6 juta), Tanjung Jabung Barat 6,6 persen (Rp 3,5 juta), Tanjung Jabung Timur 7,7 persen (Rp 3,4 juta), Kota Jambi 7,2 persen (Rp 3,8 juta), dan Kabupaten Sarolangun 6,3 persen (Rp 3,5 juta).

Khususnya kabupaten Sarolangun, Dewan Pengupahan di wilayah itu turut menetapkan kenaikan UMSK sektor perkebunan sebesar 6,5 persen (Rp 3,5 juta) dan UMSK pertambangan sebesar 7,1 persen (Rp 3,6 juta).

Gubernur Al Haris menuturkan, terdapat enam wilayah di Jambi yang akan menggunakan acuan UMP karena tidak memberikan usulan akibat belum memiliki Dewan Pengupahan. Enam daerah itu adalah Kabupaten Batang Hari, Tebo, Bungo, Merangin, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh.

Kabupaten/kota yang tidak memberikan usulan artinya tetap menggunakan UMP Provinsi Jambi. Lima daerah tidak mengusulkan artinya ikut UMP Provinsi Jambi, ujar Gubernur Al Haris.