Tak Ditenggelamkan, KKP Sulap Kapal Sitaan Illegal Fishing Buat Pengawasan Laut

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali memanfaatkan kapal hasil tindak pidana illegal fishing yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Sebanyak empat kapal yang sebelumnya digunakan untuk praktik penangkapan ikan ilegal kini resmi menjadi aset negara.

Penyerahan kapal tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) antara Kejaksaan Republik Indonesia dan KKP pada Kamis (16/4/2026).

BACA JUGA:KKP Akan Revisi Aturan untuk Kendalikan Ikan Sapu-Sapu

BACA JUGA:Gawat, Iklan Jual Pulau RI Marak di Media Sosial dan Situs Asing

BACA JUGA:Aturan Pemanfaatan Dibuat Ketat, Jual-Beli Pulau RI Ilegal!

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Ipunk, mengatakan langkah ini merupakan implementasi kebijakan “Tangkap-Manfaat”.

“KKP bekerja sama dengan Kejaksaan untuk memanfaatkan kapal-kapal yang telah inkrah bagi kesejahteraan nelayan dan kepentingan pengawasan, tidak lagi dimusnahkan atau ditenggelamkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, kapal-kapal tersebut sebelumnya disita oleh armada pengawas KKP dan telah melalui proses hukum hingga diputuskan dirampas untuk negara.