Revisi UU BUMN Ubah 84 Pasal: Bentuk BP BUMN hingga Larangan Rangkap Jabatan

Jakarta – Komisi VI DPR RI bersama pemerintah resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. RUU yang merevisi 84 pasal ini akan segera dibawa ke pembahasan tingkat II atau paripurna DPR.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menyatakan seluruh fraksi menyetujui hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja).“Kedelapan fraksi di Komisi VI dapat menyetujui RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II di paripurna,” kata Anggia sebelum mengetuk palu pengesahan.

Dari pihak pemerintah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan dukungan penuh terhadap revisi tersebut. Menurutnya, revisi ini mengakomodasi kebutuhan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus memperkuat tata kelola modern.“Revisi ini penting untuk memastikan BUMN lebih transparan, profesional, dan memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat,” ujarnya.

Pokok Perubahan dalam Revisi

Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, menjelaskan revisi kali ini mencakup perubahan besar yang menandai arah baru tata kelola BUMN.“Ada 84 pasal yang kita ubah dalam RUU ini. Seluruh materi sudah disinkronisasi, termasuk penyempurnaan batang tubuh dan penjelasan yang diperlukan,” jelas Andre di Jakarta, Jumat (26/9).