Purbaya Uji Sistem Pembatasan Pertalite untuk Orang Kaya

Jakarta – Pemerintah bersiap membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite bagi masyarakat kelompok ekonomi atas, khususnya desil 9 dan 10. Kebijakan ini dikaji agar warga kategori mampu tersebut beralih menggunakan BBM nonsubsidi.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih menguji mekanisme pembatasan tersebut bersama PT Pertamina (Persero). Pemerintah juga belum menetapkan tenggat waktu pelaksanaan karena proses kajian sistem masih berjalan.

BACA JUGA:Purbaya Sudah Guyur Rp 20,5 Triliun ke Pemda

BACA JUGA:Bahlil-Purbaya Sepakat Harga BBM Subsidi Tak Naik meski Minyak Bergejolak

Kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9, 10, kata Purbaya usai bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).

Menurut Purbaya, sistem milik Pertamina secara teknis sudah cukup siap untuk menyeleksi konsumen BBM bersubsidi berdasarkan tingkatan ekonomi. Meski demikian, pemerintah terus menyempurnakan sistem tersebut dengan menyerap masukan dari Kementerian ESDM.

Pertamina sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa saja yang desil 9-10 enggak bisa beli yang bersubsidi, ujar Purbaya.

Melalui skema ini, masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 akan diarahkan untuk membeli BBM jenis nonsubsidi. Penerapan kebijakan ini nantinya bakal dilakukan secara bertahap begitu seluruh persiapan teknis dinyatakan siap. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain. Kira-kira begitu, tambah Purbaya.

Terkait kabar yang beredar mengenai pemberlakuan pembatasan mulai Januari 2027, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan tanggal pasti. Saat ini fokus utama masih pada matangnya sistem dan mekanisme di lapangan sebelum resmi diterapkan.