Purbaya Tunggu Sinyal Prabowo Cairkan Dana Bagi Hasil Rp 70 Triliun

Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 70 triliun ke daerah. Suntikan dana ini disinyalir mampu menjawab keluhan dan kekurangan anggaran pemerintah daerah (pemda) dalam membayar gaji pegawai.

Purbaya menjelaskan, aturan pemberian DBH memang mempertimbangkan kondisi fiskal keuangan negara. Meski demikian, ia menegaskan tetap menampung keluhan daerah-daerah yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan akan melaporkannya langsung kepada Presiden.

BACA JUGA:Purbaya Rayu Toyota Relokasi Pabrik ke Indonesia, Siapkan Insentif Khusus

BACA JUGA:Bocoran Purbaya: Prabowo Siapkan Stimulus Besar-besaran Kendaraan Listrik

BACA JUGA:Bertemu IMF, Purbaya: I’m the Most Unlucky Minister in the World

BACA JUGA:Purbaya Siap Tambah Likuiditas Perbankan, Ini Syaratnya

DBH aturannya tergantung kondisi fiskal negara. Cuma untuk daerah-daerah yang mengalami kesusahan betul, kami sudah pernah diskusi dengan Kemendagri dan akan melaporkannya ke Presiden. Mungkin nanti malam atau besok akan ada keputusan dari Presiden terkait bentuk bantuannya seperti apa, ujar Purbaya usai konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, ditulis Selasa (4/8/2026).

Sebagai informasi, potensi anggaran Rp 70 triliun tersebut muncul berdasarkan perhitungan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Kemendagri mencatat terdapat selisih kurang bayar dan lebih bayar DBH untuk Tahun Anggaran 2024. Hasil evaluasi menunjukkan sekitar 413 daerah mengalami kekurangan DBH dari hasil perbandingan potensi pendapatan daerah dan realisasi pencairan dari pusat yang mencapai Rp 70 triliun.

Purbaya menegaskan tidak ingin mendahului Presiden Prabowo mengenai kepastian besaran anggaran yang akan dikucurkan maupun waktu finalisasinya.

Kami menunggu petunjuk Bapak Presiden. Tadi sudah lapor, Mensesneg yang akan melaporkan. Jadi, kami sudah hitung dan siapkan simpul dananya. Tinggal menunggu pandangan dan persetujuan dari Bapak Presiden, jelasnya.