Sarjito Jadi Pengawas BMKS OJK, Ekonom Yakin Kompetensinya Mumpuni

Jakarta – Sarjito resmi dilantik sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031. Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto pada Rabu (9/9/2026) lalu.

Ekonom menilai pengalaman dan latar belakang Sarjito menjadi modal penting untuk mengembangkan bursa komoditas di Indonesia, meski keberhasilan tersebut tetap bergantung pada kepastian hukum, tata kelola, dan likuiditas pasar.

BACA JUGA:Sardjito Dilantik, OJK Genjot Bursa Mineral Jadi Price Maker Komoditas Indonesia

BACA JUGA:Aturan Demutualisasi BEI Segera Terbit, Batas Kepemilikan Saham Maksimal 5%

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai Sarjito memiliki kompetensi yang sesuai untuk menjalankan tugas barunya. Penilaian tersebut didasarkan pada rekam jejak pendidikan dan pengalaman Sarjito selama berkarier di OJK.

“Saya rasa beliau punya kompetensi untuk running BMKS,” kata Esther saat dihubungi Kamis (10/9/2026).

Sarjito memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Sarjana Hukum (Praktisi Hukum) dari Universitas Indonesia, Master of Business Administration (MBA) Finance dari Saint Louis University, Missouri, Amerika Serikat, serta Magister Kenotariatan dari Universitas Jayabaya, Jakarta.

Dia juga pernah menjabat Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal OJK dengan tugas yang mencakup pengawasan kepatuhan emiten, transaksi, hingga stabilitas instrumen di pasar modal.

Setelah itu, Sarjito dipercaya sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK hingga pensiun pada Juli 2024.

Sarjito juga pernah memimpin Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang menangani investasi ilegal, pinjaman online ilegal, serta berbagai bentuk kejahatan keuangan digital.

Esther menilai pengalaman tersebut menjadi modal bagi Sarjito untuk menjalankan fungsi pengawasan BMKS. Keberadaan bursa mineral dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, terutama dalam membentuk harga acuan dan meningkatkan transparansi perdagangan komoditas.

Bursa mineral juga dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pembentukan harga komoditas. Dengan demikian, Indonesia tidak terlalu bergantung pada bursa komoditas di luar negeri.

“Bursa mineral ini bisa menjadi price leader dan membuat Indonesia memiliki kendali dalam menetapkan Indonesia Reference Price,” ujarnya.

Esther menambahkan, transparansi harga melalui bursa juga berpotensi membantu mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara.

Selain itu, keberadaan BMKS dapat memperkuat ekosistem industri pertambangan dalam negeri sekaligus mendukung agenda hilirisasi.