Wamenkeu: Insentif Pajak Perlu Dievaluasi

Jakarta – Pemerintah mulai mengevaluasi efektivitas insentif pajak yang selama ini diberikan kepada pelaku usaha. Evaluasi diarahkan untuk memastikan fasilitas perpajakan tersebut memberikan dampak nyata terhadap perekonomian, terutama dalam mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan evaluasi tidak hanya akan melihat manfaat yang diterima wajib pajak, tetapi juga biaya fiskal yang harus ditanggung pemerintah.

BACA JUGA:International Tax Conference 2026: Strategi Perkuat Penerimaan Pajak di Era Digital

BACA JUGA:Ada ‘Nama Ajaib’ di Mutasi Pejabat Pajak Era Purbaya, Bimo Wijayanto Buka-Bukaan

“Insentif pajak perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan biaya fiskalnya untuk memastikan insentif tersebut benar-benar menghasilkan tambahan investasi, lapangan kerja dan produktivitas,” kata Juda dalam International Tax Conference 2026, dikutip dari Antara, Rabu (16/9/2026).

Evaluasi insentif pajak menjadi salah satu dari tiga prioritas reformasi perpajakan yang disampaikan Juda. Dua agenda lainnya mencakup modernisasi administrasi perpajakan serta perluasan basis pajak dan penguatan kepatuhan wajib pajak.

Dalam modernisasi administrasi, pemerintah akan memperkuat pemanfaatan data administrasi perpajakan dan data dari pihak ketiga. Data tersebut selanjutnya dikombinasikan dengan pengawasan berbasis risiko.

Menurut Juda, pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menemukan kesenjangan perpajakan sekaligus mengarahkan pengawasan ke sektor atau wajib pajak yang membutuhkan perhatian lebih.

Pemerintah juga ingin menyederhanakan prosedur perpajakan. Penyederhanaan tersebut akan dibarengi dengan edukasi agar semakin banyak pelaku usaha yang dapat masuk ke sektor formal dan menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dengan reformasi tersebut, pemerintah menargetkan sistem perpajakan yang lebih adil dan dapat diprediksi, sekaligus mampu mengikuti perubahan ekonomi global.