Prabowo Naikkan Gaji Guru ASN dan Non-ASN Mulai 2025, Jadi Solusi Atasi Kesenjangan?

Jakarta – Pahlawan tanpa tanda jasa. Kalimat tersebut memang layak disematkan kepada para guru di Indonesia. Pengabdian sepenuh hati dengan membawa tugas mulia mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai ujung tombak peningkatan sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia.

Namun, tugas yang berat ini ternyata tidak diimbangi dengan penghargaan. Banyak kasus guru yang dikriminalisasi saat tengah berusaha mendidik. Contoh terbaru adalah Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap seorang murid.

Tugas berat ini juga tidak seimbang dengan penghasilan mereka. Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menyebutkan sebanyak 42 persen guru memiliki penghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan dan 13 persen di antaranya berpenghasilan di bawah Rp 500 ribu per bulan.

Jika melihat lebih dalam kepada responden guru honorer atau kontrak, maka akan terlihat rendahnya tingkat kesejahteraan mereka. Sebanyak 74 persen guru honorer atau kontrak memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, bahkan 20,5 persen di antaranya masih berpenghasilan di bawah Rp500 ribu.

Dengan tingkat penghasilan yang rendah, berbagai upaya dilakukan guru untuk menutupi kebutuhan hidup, salah satunya adalah memiliki pekerjaan sampingan selain sebagai guru.

Hal ini berdasarkan survei kepada 403 responden guru di 25 provinsi yang dilakukan bersama GREAT Edunesia Dompet Dhuafa dalam rangka Hari Pendidikan Nasional pada Mei 2024.

Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto pun merasa prihatin dengan kenyataan ini. Saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis, 28 November 2024, Prabowo memberikan kejutan kepada para guru.

Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang berstatus ASN dan PPPK serta guru-guru non-ASN, kata Prabowo dikutip Senin (2/12/2024).

Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN, nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta, sambungnya.

Dia menyampaikan anggaran kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik menjadi Rp 81,6 triliun pada 2025. Selain gaji, Prabowo juga melaksanakan program profesi guru (PPG) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas para guru Indonesia.

Masih terkait dengan komitmen kami, pemerintah Anda, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru, pada tahun 2025 akan dilaksanakan PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1, jelas Prabowo.

Harap Bukan Prank

Namun, para guru tidak mau langsung tersenyum mendengarkan janji Prabowo ini. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta kejelasan dari Presiden Prabowo Subianto soal kenaikan gaji guru di 2025. Sebab, pernyataan tersebut dinilai rawan menimbulkan misinformasi, baik di kalangan guru maupun masyarakat umum.

Sekjen FSGI Heru Purnomo lantas mempertanyakan pernyataan RI 1 tersebut. Lantaran sejak 2008 pemerintah telah memberikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru ASN yang telah memperoleh sertifikat pendidik, sebesar 1 kali gaji pokok. Ini akan berlaku pada guru yang baru lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) 2024 dan akan memperoleh TPG sebesar 1 kali gaji pokok pada 2025.

Hal sama berlaku untuk guru swasta yang disebut akan menerima kenaikan tunjangan sebesar Rp 2 juta. Sesuai Persesjen Kemendikbudristek Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024, tertulis bahwa TPG guru non-ASN yang telah mendapat SK Inpassing akan naik secara berkala.

Berarti, tunjangan profesi guru non-ASN Rp 1,5 juta otomatis akan naik menjadi Rp 2 juta apabila mereka sudah mengurus dan mendapatkan SK Inpassing.

Berarti guru PNS atau PPPK yang sudah mendapat tunjangan sertifikat di 1 kali gaji tidak ada kenaikan. Begitu juga untuk yang swasta, tahun lalu sudah dapat Rp 1,5 juta. Tapi di tahun yang akan datang menjadi Rp 2 juta. Berarti yang non-ASN ada kenaikan Rp 500.000, jelasnya kepada www.wmhg.org, Senin (2/12/2024).

Heru tak ingin pernyataan Prabowo soal kenaikan gaji guru disalahartikan oleh banyak pihak. Sebab, anggaran pemerintah tahun depan tidak akan cukup untuk bisa menunjang kenaikan gaji dan tunjangan guru.

Menurut catatannya, total jumlah guru yang terdata saat ini di Indonesia ada sebanyak 3.365.547 guru. Dari jumlah itu, ada 1.932.666 guru (64,4 persen) yang sudah bersertifikat pendidik, dan sekitar 1.432.881 guru (35,6 persen) belum bersertifikat pendidik.