Prabowo Bisa Tambah Kementerian Tanpa Bebani APBN, Ini Caranya

Jakarta – Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan memiliki 44 kementerian dalam kabinet yang akan disusunnya Oktober nanti. Jumah ini cukup besar melihat jumlah kementerian yang ada di kabinet Presiden Joko Widodo saat ini sebanyak 34 kementerian. 

Penambahan jumlah kementerian ini dikhawatirkan akan membuat bengkak penggunaan dana APBN. Namun, ada cara agar rencana Prabowo Subianto bisa terealisasi tanpa menambah beban APBN. Seperti apa?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengungkap, ramuan yang bisa diambil Prabowo-Gibran. Misalnya, terkait penambahan kementerian yang fokus menggarap persoalan pangan Indonesia.

Kalau pun Presiden mendatang merasa membutuhkan lebih banyak kursi untuk mengakomodir stakeholders politik, ya dengan sektor yang sama di sektor pertanian meski nomenklaturnya ketahanan pangan, ya jalan tengahnya saya pikir ya mengambil sebagian fungsi di Kementerian Pertanian, ungkap Abra, dihubungi www.wmhg.org, Jumat (13/9/2024).

Caranya dengan melakukan pemisahan dari direktorat jenderal yang ada di Kementan. Misalnya direktorat yang mengurusi soal sarana dan prasarana atau di sektor produksi.

Nanti bisa dipecah dan aspek direktorat jenderal yang lain di sarana dan prasarana misalnya itu bisa dipecah dibentuklah kementerian baru dari sisi ketahanan pangan, khususnya dalam konteks produksi, tuturnya.

Cara itu dinilai bisa menghemat dana alokasi APBN. Abra bilang, anggaran kementerian hasil dari pecahan tadi bisa menggunakan alokasi awal terhadap direktorat jenderal yang ada di Kementerian Pertanian.