Petani Transmigran Bakal Raup Pendapatan Rp 20 Juta per Bulan

Jakarta – Pemerintah ingin taraf hidup petani transmigran untuk bisa memiliki pendapatan mencapai Rp 15 juta-Rp 20 juta setiap bulan.

Seiring hal itu Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan taraf hidup petani transmigran. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (10/1/2025).

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait kerja sama tersebut di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025.

Kami tidak ingin petani dan transmigran dipandang lagi sebagai warga negara kelas dua. Mereka adalah sokoguru pembangunan bangsa,” ujar M Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Ia mengatakan melalui kolaborasi dengan Kementan, para petani dan transmigran bisa mendapatkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) hingga pendampingan.

“Kami yakin dengan kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi yang menyediakan lahan dan tenaga kerja, serta Kementerian Pertanian yang menyiapkan sawah, alat mesin pertanian dan bimbingan, petani dan transmigran bisa lebih sejahtera, dengan pendapatan di atas gaji menteri, katanya.

Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kolaborasi dengan Kementan tersebut juga bertujuan untuk mencapai target swasembada pangan pada tahun depan.

“Kami siap mendukung Kementerian Pertanian sebagai leading sector (penggerak utama) dalam swasembada pangan ini. Ibaratnya, Kementan sebagai ‘infanteri’, kami siap mendukung sebagai ‘kavaleri’, ucap Iftitah.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, bantuan alsintan merupakan salah satu kunci meningkatkan produktivitas dan penghasilan para petani.

Ini bukan lagi konsep, tapi sudah terbukti di lapangan. Dengan teknologi dan alat mesin pertanian, petani muda dari Aceh hingga Papua sudah bisa mendapatkan Rp15-20 juta bersih per bulan. Kami ingin mewujudkan community welfare (kesejahteraan komunitas), ujar dia.

Swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pertanian berencana optimalkan 500 ribu hektar lahan dan mencetak 500 ribu hektar sawah baru di sejumlah kawasan prioritas.

Dengan menggunakan pendekatan ‘Brigade Pangan’, setiap 200 hektar lahan sawah akan dikelola oleh 15 petani yang telah mengikuti pelatihan dan dilengkapi dengan peralatan mesin pertanian.