Penerima Bansos Diperluas ke 42 Daerah, Sasar 11 Juta Rumah Tangga

Jakarta – Pemerintah kini bersiap melakukan perluasan program digitalisasi bansos, dari Banyuwangi menuju 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada fase ini, sistem diperkirakan akan mengelola data dari 10 hingga 11 juta rumah tangga pendaftar bansos.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, memaparkan kondisi terkini penyaluran bansos berdasarkan data Kemensos. Saat ini, Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan bansos sembako menjangkau lebih dari 18 juta KPM.

BACA JUGA:Bidik Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal II, Pemerintah Siapkan Gaji ke-13 hingga Bansos

BACA JUGA:Hoaks Berkedok PKH Makin Beragam, Simak Daftarnya

BACA JUGA:Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran Bansos PKH Rp 1,7 Juta per Orang

Namun, pemerintah juga mengidentifikasi adanya tantangan struktural, yakni potensi exclusion error di mana lebih dari 3 juta masyarakat pada desil 1 belum terjangkau bantuan. Serta inclusion error yang menyebabkan sekitar 2,7 juta penerima berada pada kelompok desil 4.

Sebagai langkah mitigasi dan penyempurnaan, pemerintah mengandalkan integrasi data lintas K/L. Keberhasilan piloting di Kabupaten Banyuwangi memvalidasi bahwa pemanfaatan data administratif terpadu, meliputi data kependudukan, kepemilikan aset, kepegawaian, hingga konsumsi listrik secara signifikan mampu meningkatkan akurasi kelayakan penerima.

Data adalah fondasi utama dari kebijakan sosial yang adil dan tepat sasaran. Masih adanya exclusion dan inclusion error ini adalah hal yang harus dan sedang kita benahi bersama melalui sistem digital yang lebih presisi, ujar Luhut dalam pernyataan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Dari sisi kesiapan infrastruktur teknologi, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dipastikan sudah teruji dan siap memfasilitasi mekanisme interoperabilitas pertukaran data otomatis.