Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai kasus dugaan korupsi impor yang menyeret nama Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai, Djaka Budi Utama. Nama Djaka muncul dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat pada Rabu, 6 Mei 2026.
Purbaya menegaskan pemerintah masih menunggu kejelasan proses hukum sebelum mengambil langkah lebih lanjut terhadap Djaka Budi Utama. Menurut dia, proses hukum masih berada pada tahap awal sehingga belum ada alasan untuk langsung mengambil tindakan, termasuk menonaktifkan sementara Djaka dari jabatannya.
BACA JUGA:Noel Ogah Tanggapi Isu Aliran Dana ke Eks Menaker Ida: Hidup Saya Sudah Berat
BACA JUGA:Purbaya Belum akan Nonaktifkan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama
BACA JUGA:Purbaya Siapkan Pendampingan untuk Dirjen Djaka Budi Utama
“Ya, kita lihat aja nanti, nanti kita lihat proses hukumnya seperti apa, kita lihat sampai clear di sana prosesnya seperti apa, kan baru mulai, namanya baru muncul, masa langsung berhenti, kita lihat sampai clear sejelas-jelasnya seperti apa kasus itu, baru kita akan ambil tindakan,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Kamis (7/5/2026).
Purbaya juga memastikan Djaka akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Ia mengatakan pemerintah menyiapkan pendampingan hukum apabila diperlukan, serupa dengan mekanisme yang diberikan kepada pejabat lain saat menghadapi proses hukum.
“Ada pasti, adalah pak Djaka kalau misalnya dipanggil segala macam, yang lain kan ada pendampingan juga, bukan intervensi yah, untuk, untuk di luar negeri kan juga sama,” katanya.
Saat ditanya apakah sudah ada komunikasi dengan Djaka, Purbaya mengaku telah berbicara langsung dengan yang bersangkutan. Menurut dia, Djaka Budi Utama menyatakan akan mengikuti proses hukum yang ada.
Purbaya juga menegaskan belum ada rencana menonaktifkan Djaka dari posisinya. Ia menilai informasi yang beredar masih sebatas penyebutan nama dalam persidangan dan belum memberikan gambaran utuh terkait perkara tersebut.



/2025/06/13/674699726.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5585827/original/090247900_1778138812-WhatsApp_Image_2026-05-07_at_12.42.31__1_.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5522140/original/044449300_1772718909-7eef455c-f3b2-4a8b-a9e6-6297d80f6724.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5501244/original/065983200_1770890840-Menteri_Koordinator_Bidang_Perekonomian_Airlangga_Hartarto-12_Februari_2026de.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5562094/original/020205200_1776778989-Menteri_Keuangan_Purbaya_Yudhi_Sadewa-21_April_2026a.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/2172325/original/001382600_1525690405-Investasi-Meningkat_-Ekonomi-Indonesia-Kuartal-1-Tumbuh-5_06_1.jpg)




:strip_icc()/kly-media-production/medias/5196555/original/022471000_1745413931-20250423-Perkotaan-ANG_2.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/953317/original/021435900_1439363719-20150812-Rupiah-Anjlok5.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/3291093/original/097460500_1604903000-20201109-Donald-Trump-Kalah-Pilpres-AS_-Rupiah-Menguat-7.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/2199763/original/055327500_1525841213-hoax.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4816479/original/001937700_1714383474-fotor-ai-2024042913365.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4816482/original/062767500_1714383557-fotor-ai-20240429133654.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4584690/original/024803900_1695355029-AP23173763610082-e1695301934278.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5028260/original/094937500_1732871703-fotor-ai-2024112916143.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4876293/original/006485300_1719462342-fotor-ai-20240627112341.jpg)