OJK Terbitkan Aturan Paylater, Simak Ketentuannya

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 (POJK 32 Tahun 2025) tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL) atau paylater sebagai upaya mitigasi risiko atas pesatnya perkembangan pembiayaan digital di sektor jasa keuangan.

Dalam keterangan OJK, Rabu (24/12/2025), pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan, sejalan dengan transformasi digital sektor jasa keuangan dan peningkatan inklusi keuangan nasional, dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

BACA JUGA:Obligasi Rp 5 Triliun Ludes Diserbu Investor, Bank Mandiri Cetak Oversubscription 3,1 Kali

BACA JUGA:OJK dan KSEI Integrasikan Sistem Perizinan Produk Investasi Reksa Dana

BACA JUGA:Kasus BI-Fast, OJK Lakukan Crash Program demi Keamanan Siber Perbankan

Adapun pokok ketentuan yang diatur dalam POJK 32 Tahun 2025, antara lain pertama, ketentuan umum; kedua, lembaga jasa keuangan penyelenggara BNPL; ketiga, penyelenggaraan BNPL, yang meliputi karakteristik BNPL, penyelenggaraan BNPL berdasarkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen, kebijakan khusus dalam penilaian kelayakan pemberian pembiayaan BNPL, prinsip pelindungan data pribadi, kerja sama penyelenggaraan BNPL dengan pihak lain; dan keterbukaan informasi.

Keempat, penagihan. Kelima, pelaporan. Keenam, penghentian penyelenggaraan BNPL. Ketujuh, ketentuan lain-lain. Kedelapan, ketentuan peralihan; dan kesembilan ketentuan penutup.

Dalam POJK 32 Tahun 2025 diatur penyelenggaraan BNPL hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan. 

Bank Umum dapat menyelenggarakan BNPL dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi bank, sementara Perusahaan Pembiayaan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum menyelenggarakan layanan BNPL.