Obligasi Daerah Jakarta Rp 5,6 Triliun Tunggu Restu Pemerintah Pusat

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp 5,6 triliun masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait proses perizinannya.

Yang jelas sebagai langkah awal Kemenko Perekonomian secara prinsip sudah memberikan sign kepada kami, kata Pramono di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026).

BACA JUGA:Ditegur Pramono Usai 5 Mobil Terobos CFD, Satpol PP Evaluasi Pengamanan

BACA JUGA:Pramono Tegur Satpol PP Usai 5 Mobil Terobos Car Free Day

BACA JUGA:LRT Kelapa Gading-Manggarai Rampung, Ini Jadwal Operasinya

Ia menjelaskan, dana Rp 5,6 triliun tersebut akan dialokasikan untuk dua kebutuhan utama. Sebesar Rp 2,7 triliun digunakan untuk pembangunan LRT Jakarta rute Manggarai-Dukuh Atas, sedangkan sisanya untuk sektor kesehatan, termasuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.

Memang dari angka Rp5,6 triliun yang kita ajukan itu terdiri Rp2,7 untuk LRT, sisanya untuk kesehatan yaitu untuk Sumber Waras, kata dia.

Menurut Pramono, Pemprov DKI telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat. Saat ini pembahasan dilakukan dengan kementerian terkait, termasuk Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, kami sedang mengupayakan ini sekarang ini dalam tahap pembicaraan dengan eselon 1 yang ada di kementerian terkait, kata Pramono.

Ia berharap proses persetujuan dapat segera rampung. Dia meyakini kondisi keuangan Jakarta mampu memenuhi kewajiban dari penerbitan obligasi daerah tersebut.

Karena ini dilakukan transparan, terbuka, dan saya meyakini bahwa Jakarta pasti mampu untuk menyelesaikan itu, mudah-mudahan izinnya segera bisa dikeluarkan, ujarnya.

Sebelumnya, nilai rencana obligasi daerah DKI memang telah beberapa kali berubah, dari Rp 3,5 triliun menjadi Rp 5,2 triliun, kemudian menjadi Rp 5,6 triliun. Perubahan tersebut antara lain juga berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan perpanjangan proyek LRT Manggarai hingga Dukuh Atas.