Proyek PLTS 1,225 GW PLN Dimulai, Ini Tantangan di Skema Giga One

wmhg.org – JAKARTA. PT PLN meluncurkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mentari Nusantara I dengan total kapasitas sebesar 1,225 gigawatt (GW). Proyek PLTS Mentari Nusantara I ini dikembangkan melalui skema pengadaan terintegrasi bertajuk “Giga One”.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa Giga One merupakan terobosan baru dalam model pengadaan pembangkit energi terbarukan skala besar. Melalui skema bundling atau konsolidasi sejumlah proyek dalam satu paket strategis, PLN mendorong skala keekonomian yang lebih optimal dan memberikan kepastian proyek yang lebih terukur bagi investor.

Pendekatan pengadaan terintegrasi ini dirancang untuk mempercepat realisasi proyek energi bersih sekaligus memperkuat daya tarik investasi di sektor ketenagalistrikan nasional. Hal ini membuat aspek keekonomian proyek jauh lebih bankable, kepastian proyek meningkat, serta proses pengadaan hingga konstruksi menjadi lebih efisien,” kata Darmawan melalui keterangan resmi yang disiarkan pada Jumat (1/5/2026).

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar menambahkan bahwa pengadaan PLTS Mentari Nusantara I melalui Giga One merupakan flagship program yang menjadi penggerak awal dalam mendukung target pemerintah membangun PLTS berkapasitas 100 GW, sebagaimana digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekadar pembangunan pembangkit, tetapi pengembangan ekosistem industri energi bersih yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata Suroso.

Selain mempercepat pembangunan, program ini diarahkan untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta memperkuat manufaktur energi nasional. Secara kapasitas, PLTS Mentari Nusantara I sebesar 1,225 GW atau 1.225 Megawatt (MW) ini akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Wilayah proyek ini meliputi Sumatra dengan kapasitas 35 MW, Kalimantan (340 MW), Jawa (600 MW), Sulawesi (50 MW), Nusa Tenggara Barat (80 MW), serta Maluku dan Papua (120 MW). Seluruh proyek ditargetkan mencapai commercial operation date (COD) pada 2029.

Adapun, proses tender PLTS Mentari Nusantara I ini resmi dimulai pada 30 April 2026. Hanya saja, PLN belum merinci mengenai periode tender, target awal konstruksi proyek, maupun estimasi total investasi yang dibutuhkan untuk proyek PLTS Mentari Nusantara I ini.

Pelaku usaha yang bergerak di sektor ketenagalistrikan  menyambut proyek PLTS jumbo dari PLN ini. Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Eka Satria memandang peluncuran PLTS Mentari Nusantara I melalui skema Giga One sebagai langkah konkret untuk mempercepat transisi energi.

Dengan total kapasitas 1,225 GW, Eka menilai skala proyek ini signifikan karena dapat menjadi benchmark baru pengadaan PLTS skala besar di Indonesia. Proyek ini berpotensi menarik minat dari investor maupun produsen listrik swasta alias Independent Power Producer (IPP).

Dari sisi investor atau IPP, proyek ini berpotensi menarik karena skalanya besar, didukung PLN, dan sejalan dengan arah kebijakan energi nasional. Namun minat investor akan sangat bergantung pada struktur tender dan bankability proyek, kata Eka saat dihubungi Kontan.co.id, Sabtu (2/5/2026).

Pelaku usaha akan mencermati sejumlah hal dalam proyek PLTS jumbo ini. Terutama menyangkut kejelasan lokasi dan kesiapan lahan, kapasitas grid atau evakuasi daya, skema tarif, tenor dan kepastian Power Purchase Agreement (PPA), risiko curtailment, kewajiban Battery Energy Storage System (BESS) bila ada, persyaratan TKDN, pembagian risiko konstruksi dan operasi, serta kepastian pembayaran atau offtake dari PLN.

Harapan APLSI, proyek ini dapat menjadi contoh pengadaan yang transparan, kompetitif, dan bankable, sehingga mampu menarik partisipasi IPP nasional maupun internasional. Dengan desain yang tepat, PLTS Mentari Nusantara I tidak hanya menambah kapasitas EBT (Energi Baru dan Terbarukan), tetapi juga mendorong industri dalam negeri dan memperkuat kepercayaan investor terhadap sektor kelistrikan Indonesia, ungkap Eka.

Head of Industrial & Transport Decarbonization Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho melihat tender proyek PLTS skala jumbo melalui skema Giga One ini bisa menjadi tonggak transformasi transisi listrik berbasis EBT. Menurut Andry, semestinya PLN maupun pemerintah sudah bisa memetik pelajaran dari proyek-proyek PLTS sebelumnya, sehingga proyek PLTS Mentari Nusantara I bisa berjalan sesuai target.

Jadi jangan sampai proyek ini gagal dieksekusi. (Kalau gagal) ketakutannya malah jadi daftar pahit untuk kebijakan transisi energi di Indonesia. Kalau berhasil, ini menjadi momentum awal yang akan memancing proyek-proyek serupa. Proses (transisi energi) akan semakin cepat jika Giga One ini berhasil, kata Andry kepada Kontan.co.id, Minggu (3/5/2026).

Andry turut menyoroti sejumlah faktor yang akan menentukan partisipasi dari investor dan IPP. Mulai dari kejelasan struktur perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA), alokasi risiko, kesiapan lahan dan infrastruktur di wilayah proyek, ketentuan TKDN, kepastian tarif dan formulanya, serta kepastian regulasi dan insentif.

Menurut Andry, perlu ada dukungan terhadap pelaku industri dalam negeri yang ingin berpartisipasi dalam proyek PLTS Mentari Nusantara I, khususnya untuk pengembangan ekosistem industri surya nasional. Jika tidak ada dukungan atau proteksi dari pemerintah, Andry khawatir produsen panel surya lokal akan tertekan oleh gempuran produk impor, terutama yang berasal dari China.

Hal ini harus kita antisipasi ke depannya. Sebab, China mengalami oversupply, dan pada akhirnya mereka bisa menekan harga modul surya. Membuat harga jauh lebih murah dibandingkan produsen domestik, yang akhirnya berisiko terdesak oleh pemain impor. Harus konsisten bagaimana industri dalam negeri mendapatkan peran dalam memasok kebutuhan PLTS, terang Andry.

Pengembangan PLTS bisa membawa dampak ganda bagi ekonomi. Di samping peluang untuk menumbuhkan industri manufaktur dalam negeri, penambahan kapasitas PLTS bisa mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbasis energi fosil yang membutuhkan subsidi dengan biaya tinggi.

Dalam hal ini, Andry menyoroti program dedieselisasi untuk menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan PLTS dan BESS. Dengan lonjakan harga bahan bakar minyak saat ini, biaya pokok produksi PLTS akan mendongkrak beban subsidi dan ikut menekan kapasitas fiskal pemerintah.

Menggantikan PLTD dengan PLTS bisa membawa dampak positif terhadap fiskal serta membuka pasar bagi proyek-proyek yang pada akhirnya bisa berdampak kepada produsen lokal. Jadi harapannya ini bisa menjadi low hanging fruit yang bisa dimanfaatkan untuk industri domestik, tandas Andry.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News