MSCI Minta Hukum Pasar Modal Ditegakkan, Drajad Wibowo: Sudah Jalan

Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajad Wibowo, menegaskan bahwa pemerintah sudah sejak lama mendorong penguatan penegakan hukum di pasar modal. Pernyataan ini merespons rekomendasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menyoroti pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas di Indonesia.

Tanpa mereka minta pun, saya dari dulu sudah bilang bahwa kita butuh penegakan hukum yang lebih kuat, tegas Drajad saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

BACA JUGA:Status Pasar Saham Indonesia Terancam di MSCI, Analis Ungkap Hal yang Perlu Dilakukan

BACA JUGA:IHSG Hari Ini Anjlok 11,57% ke 5.185, Transaksi Harian Rp 32 Triliun

Drajad menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga siap mempertegas langkah penindakan. Pemerintah sendiri telah mengambil tindakan nyata, termasuk menindak pihak-pihak di pasar modal yang terafiliasi dengan aset hasil perampasan negara.

OJK juga siap melakukan itu. Jadi di dalam negeri, kurang tegas apa lagi penegakan hukum kita? Itu langkah yang dilakukan Pak Presiden untuk memberantas pelanggaran, ujar Drajad.

Ia menekankan bahwa proses hukum berjalan tanpa pandang bulu, tanpa membedakan skala perusahaan maupun grup konglomerasi. Sebagai contoh, aset yang sempat ditunjukkan Presiden dalam agenda perampasan aset negara juga melibatkan saham milik kelompok usaha besar.

Tidak pandang bulu, semua ditindak. Jadi apa yang diminta MSCI sebenarnya sebagian besar sudah kita jalankan, tambahnya.

Lebih lanjut, Drajad menegaskan bahwa langkah tegas di pasar modal dilakukan atas komitmen internal pemerintah sendiri untuk menjaga integritas pasar, bukan sekadar demi memenuhi desakan pihak asing seperti MSCI.