Menteri PU Ungkap Izin Bodong ASN, Pertimbangkan Bawa Kasus ke Ranah Pidana

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo mengungkap temuan izin bodong yang digunakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU. Temuan tersebut menjadi salah satu alasan Kementerian PU memusatkan persetujuan cuti kepada menteri untuk memperketat pengawasan administrasi kepegawaian.

Dody menjelaskan izin bodong yang dimaksud berupa surat sakit palsu dan dokumen pendukung lainnya yang tidak sah. Menurut dia, praktik tersebut baru dapat terungkap setelah proses persetujuan cuti dipusatkan di tingkat kementerian.

BACA JUGA:Temukan 6.300 ASN Main Judol, Menteri PU Usut Asal-usul Uangnya

BACA JUGA:Menteri PU Tegaskan Mutasi ASN Bukan Hukuman, Mayoritas Pegawai di Daerah

BACA JUGA:Cegah Kecurangan, Menteri PU Ambil Alih Izin Cuti ASN

“Ternyata izinnya banyak yang bodong. Surat sakit palsu dan dokumen lainnya palsu. Kalau semua masuk ke saya, saya bisa langsung perintahkan Inspektorat Jenderal untuk mengecek,” kata Dody di Kantor Kementerian PU, Rabu (22/7/2026).

Dody mengatakan mekanisme baru memungkinkan setiap dokumen yang dinilai mencurigakan segera diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian izin yang diperiksa memang tidak valid.

Ia menambahkan Kementerian PU juga mempertimbangkan langkah hukum terhadap pelaku pemalsuan dokumen apabila ditemukan unsur pidana.

Saya sedang memikirkan apakah izin-izin bodong ini perlu dibawa ke ranah pidana. Itu masih menjadi bahan pertimbangan,” ujarnya.