Lahan Reforma Agraria Jadi Modal Ekonomi Baru bagi Warga Terdampak Proyek IKN

Jakarta – Badan Bank Tanah dan subjek reforma agraria atau warga Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN) menandatangani perjanjian pemanfaatan lahan untuk tahap kedua.

Reforma agraria memberikan jaminan hukum dan masa depan bagi penerima atas kepemilikan lahan, ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat disela kegiatan penandatangan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat.

BACA JUGA:Investasi Rp 1,2 Triliun Masuk IKN, Bangun Apartemen hingga Sport Center

BACA JUGA:KPU Pastikan IKN Punya Dapil Sendiri di Pemilu 2029

Juga diharapkan program reforma agraria modal ekonomi masyarakat, tambah Plt Kepala Badan Bank Tanah.

Sekitar 200 warga Kabupaten Penajam Paser Utara terdampak PSN penunjang Ibu IKN melakukan penandatangan perjanjian pemanfaatan lahan tersebut bersama Badan Bank Tanah.

Penerima manfaat akan memperoleh sertifikat hak pakai (SHP) atas tanah setelah selesai proses pengukuran lahan, kata Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN sekaligus Ketua Dewan Pengawas Badan Bank Tanah, Embun Sari.

Tercatat Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan 129 SHP reforma agraria tahap pertama pada 2025, dan telah diserahkan kepada warga penerima.

SHP di atas hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah tersebut, jelas dia, sebagai bentuk pengendalian pemerintah agar lahan dimanfaatkan subjek reforma agraria bersangkutan dan tidak diperjualbelikan.