KSPI Optimistis 3 dari 4 Tuntutan Buruh Rampung Paling Lambat September 2026

Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, optimistis tiga dari empat tuntutan buruh dapat diselesaikan pemerintah paling lambat pada September 2026. Menurutnya, penyelesaian ketiga tuntutan tersebut relatif mudah karena hanya membutuhkan perubahan regulasi di tingkat kementerian.

Iqbal mengatakan bahwa pemerintah telah membahas revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 dan menargetkan aturan tersebut dapat rampung pada awal Agustus.

BACA JUGA:Buruh Tuntut Penghapusan Pajak Pencairan JHT, Said Iqbal Usul Ambang Batas Diubah

BACA JUGA:4 Tuntutan Buruh Disampaikan KSPI kepada Pemerintah

Harapannya pada bulan September tiga isu yang pertama bisa selesai, karena itu kan mudah sekali, kata Iqbal dalam konferensi pers daring, Kamis (6/8/2026).

Ia menjelaskan, tuntutan pertama terkait revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang alih daya (outsourcing) sudah memasuki tahap akhir pembahasan. Sementara itu, tuntutan kedua mengenai penghapusan pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi 0% masih menunggu respons dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Adapun tuntutan ketiga, yakni pengembalian nilai pesangon pekerja yang terkena PHK dari 0,5 kali menjadi minimal 1 kali ketentuan, menurut Iqbal akan segera diatur melalui revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168.

Kalau dari 0,5 kali aturan menjadi 1,0 kali aturan itu kan Menaker tinggal membuat Permenaker. Mudah, ujarnya.