Komisi XI DPR Setuju Pagu Anggaran Kemenkeu 2027 Sebesar Rp 49,8 Triliun

Jakarta – Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam APBN 2027 sebesar Rp 49,8 triliun.

Persetujuan tersebut menjadi kesimpulan rapat setelah Komisi XI DPR RI melakukan pembahasan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan dilanjutkan dengan seluruh unit eselon I Kemenkeu mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian untuk 2027.

BACA JUGA:Catatan Pembagian Kuota Haji Khusus Muncul di Sidang: BIN, DPR Hingga NU

BACA JUGA:Puan Minta Dugaan Lahan Bekas Kebakaran Hutan Jadi Kebun Sawit Diselidiki

BACA JUGA:RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengatakan Komisi XI telah menyepakati seluruh kesimpulan rapat sebelum Menteri Keuangan mengikuti sesi penutupan rapat kerja.

“Kita sudah mengambil kesimpulan semuanya, dan hari ini kita akan membacakan kesimpulan rapat dalam forum rapat kerja,” kata Misbakhun, dikutip Selasa (8/9/2026).

Pagu anggaran Kemenkeu 2027 sebesar Rp 49,8 triliun tersebut mencakup sejumlah program utama, dengan alokasi terbesar berada pada program dukungan manajemen sebesar Rp 45,8 triliun.

Komisi XI mencatat program pengelolaan penerimaan negara memperoleh alokasi sekitar Rp 3,62 triliun, sedangkan program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko memperoleh sekitar Rp 267,58 miliar.

Berdasarkan fungsi anggaran, Kemenkeu memperoleh alokasi sekitar Rp 45,50 triliun untuk fungsi pelayanan umum, Rp 300,44 miliar untuk fungsi ekonomi, dan sekitar Rp 3,99 miliar untuk fungsi pendidikan.

Sekretariat Jenderal Kemenkeu dan BLU LPDP menjadi unit dengan alokasi terbesar, yaitu sekitar Rp 32,03 triliun, disusul Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan sejumlah BLU sebesar sekitar Rp 4,27 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak memperoleh alokasi sekitar Rp 6,27 triliun, sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperoleh sekitar Rp 4,10 triliun.