Kejar Target Sawah Dilindungi, Pemerintah Sinkronkan Pangan dan Perumahan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat perlindungan lahan pertanian untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Hingga September 2026, penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,52% dari total Lahan Baku Sawah (LBS).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, penataan ruang dibutuhkan agar berbagai peruntukan lahan memiliki kepastian dan dapat dikelola secara terarah. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki satu peta yang menjadi acuan bersama, mengingat lahan sawah nasional mencapai sekitar 7 juta hektare.

BACA JUGA:Kajian Rumah di Atas Sungai Ditargetkan Rampung Desember

BACA JUGA:Wacana Rumah di Atas Sungai, Maruarar Sirait Kaji Semua Aspek

Perlindungan lahan pangan juga diperkuat melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Pemerintah menargetkan penetapan LP2B minimal 87% dari total LBS pada 2029.

Kebijakan perlindungan lahan sawah kemudian diperkuat melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Aturan tersebut mencakup pengendalian alih fungsi lahan sawah, penetapan peta LSD, hingga integrasi LSD dengan LP2B dan rencana tata ruang.

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai perlindungan lahan pangan merupakan hal penting. Namun, kebutuhan tersebut harus berjalan beriringan dengan penyediaan perumahan bagi masyarakat.

“Kami tahu pangan itu nomor satu, paling penting. Kami juga tahu perumahan belum menjadi prioritas utama. Posisi kita bagaimana pangannya sukses, program perumahannya juga sukses,” ujar Menteri Maruarar, dalam Rapat Koordinasi Terbatas Finalisasi Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Senin (7/9/2026).

Ia mendorong sinkronisasi peruntukan lahan untuk pertanian, perumahan, energi, dan kebutuhan pembangunan lainnya.

“Saya lebih senang kalau boleh ditetapkan secara komprehensif. Misalnya satu kawasan, paling bagus ditetapkan saja mana yang untuk pangan, mana yang untuk perumahan dan lainnya,” katanya.

Menurut Maruarar, kepastian tata ruang sejak awal juga penting bagi dunia usaha, termasuk pengembang perumahan, agar mengetahui kawasan yang dapat dikembangkan menjadi hunian.